Kupang (Antara NTT) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh mengatakan kebijakan untuk menambah atau mengurangi pembangunan embung di Nusa Tenggara Timur adalah pemerintah pusat di bawah kendali Kementerian PUPR.
"Kebijakan untuk menambah atau mengurangi pembangunan embung di Nusa Tenggara Timur merupakan kewenangannya pemerintah pusat, dan kita di daerah hanya mengikuti saja," kata Andre kepada Antara di Kupang, Rabu.
Ia mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi pernyataan Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis yang mengkritisi sebagian besar anggaran untuk pembangunan embung di Nusa Tenggara Timur dialihkan untuk membangun bendungan.
"Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah embung di Nusa Tenggara Timur justru terus berkurang, padahal embung ini sangat berguna bagi masyarakat desa yang selalu mengalami krisis air bersih saat musim kemarau," ujarnya.
Andre mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui persis jumlah embung di Nusa Tenggara Timur saat ini, karena proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR berdasarkan kebutuhan dari masyarakat.
Menurut dia, pembangunan embung untuk menampung air hujan selama musim penghujan berlangsung, merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat di pedesaan Nusa Tenggara Timur yang belum terjangkau fasilitas air bersih.
"Kalau memang dinilai ada pengurangan, kita berharap agar pembangunan embung itu masih tetap ada di Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi kebutuhan air bagi masyarakat desa," katanya.
Menurut Fary Francis pembangunan embung perlu diperbanyak karena Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan, selain ada niat baik dari pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun tujuh buah bendungan bagi rakyat Nusa Tenggara Timur.
Ketujuh bendungan tersebut menyebar di Raknamo (Kabupaten Kupang), Rotiklot (Kabupaten Belu), Napunggete (Kabupaten Sikka) yang progres pembangunannya sudah mencapai 98, 90 dan 25 persen.
Selain itu, di Temef (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Lambo (Kabupaten Nagekeo), Manikin (Kabupaten Kupang) dan Kolhua di Kota Kupang.
"Pembangunan bendungan itu juga penting, namun lebih penting adalah memperbanyak bangunan embung untuk mengatasi krisis air bersih bagi warga pedesaan yang selalu menjerit saat tibanya musim kemarau," demikian Fary Djemi Francis.
NTT Masih Butuh Embung
"Kebijakan untuk menambah atau mengurangi pembangunan embung di Nusa Tenggara Timur merupakan kewenangannya pemerintah pusat, dan kita di daerah hanya mengikuti saja," kata Andre Koreh.
