Sikap Politik PDIP Menguntungkan

Kupang (Antara NTT) - Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr David Pandie berpendapat langkah politik PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap politik dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018 menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi partai tersebut.

"Last but not least...". Yang terakhir belum tentu yang paling tidak penting," kata David Pandie yang juga Pembantu Rektor Undana Bidang Akademik itu kepada Antara di Kupang, Kamis, berkaitan dengan kelambanan PDI Perjuangan dalam menentukan pasangan calon dan partai koalisi dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023.

Hampir semua partai politik peserta Pilkada 2018 sudah membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung dalam hajatan politik 2018.

Hanya tinggal PDI Perjuangan dengan sepuluh kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan lima kursi dan PKPI dengan tiga kursi saja yang belum membangun koalisi.

Sesuai syarat, tidak ada satupun partai politik peserta pilgub maupun pilkada di NTT yang bisa mengusung pasangan calon sendiri, kecuali koalisi.

Menurut dia, partai politik yang paling akhir menentukan langkah koalisi dan pasangan calon justru memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilihan.

Alasannya, karena partai lebih memiliki kesempatan untuk melakukan kalkulasi politik dan menentukan calon yang dimiliki sesuai dengan kombinasi yang lebih kompetitif.

"Tapi bisa juga dalam injury time pimpinan partai politik bisa kalut dan terjebak sehingga mengambil keputusan `yang penting ada wakil yang bisa ikut dalam pertarungan," katanya.

Pandangan sedikit berbeda disampaikan Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmat Atang yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan bisa gagal mengusung pasangan calon dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2018.

"Hingga saat ini hanya PDI Perjuangan yang belum jelas menentukan siapa figur yang dijagokan dan arah koalisinya," kata Ahmad Atang.

Menurut dia, PKB, PKS dan PKPI dengan jumlah 10 kursi tidak otomatis menjadi milik PDI Perjuangan atau berkoalisi dengan PDIP.

Jika PDIP lambat menentukan pilihan koalisi maka tidak menutup kemungkinan partai yang tersisa itu akan menentukan langkah politik lain.

"Walaupun PDIP hanya membutuhkan 3 kursi minimal untuk bisa mengusung paket calon, namun itu bukan pilihan yang mudah. Dengan lambannya PDIP menentukan figur dan mitra koalisi akan berpengaruh terhadap soliditas partai," katanya.

Dia mengatakan, sisa kursi yang ada justru mendorong partai lain ingin menjadi pengusung, bukan menjadi pendukung sehingga boleh jadi partai tersebut akan mengambil sikap duluan ke paket lain sebelum PDIP menentukan pilihan.

Dia menambahkan, masing-masing partai tentu memiliki mekanisme tersendiri yang tidak bisa diintervensi oleh partai lain sehingga PDIP tidak bisa membiarkan partai dalam ketidakpastian.

"Jika ini yang terjadi maka prediksi sejumlah kalangan bahwa PDI Perjuangan akan menjadi `kartu mati` di tangan bukan hanya sekadar isapan jempol," kata Ahmad Atang.