DKP NTT proses pembentukan tujuh cabang dinas

id Ganef

DKP NTT proses pembentukan tujuh cabang dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Ganef Wurgiyanto (Foto ANTARA/Aloysius Lewokeda)

DKP NTT memroses pembentukan tujuh cabang dinas di sejumlah pulau dalam wilayah provinsi kepulauan ini untuk mendukung pendekatan pelayanan terhadap para nelayan setempat.
Kupang (AntaraNews NTT) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Timur memroses pembentukan tujuh cabang dinas di sejumlah pulau dalam wilayah provinsi kepulauan ini untuk mendukung pendekatan pelayanan terhadap para nelayan setempat.

"Kami sementara berupaya untuk proses perubahan struktur DKP provinsi, nantinya akan ada tujuh cabang dinas yang menyebar dan tidak ada lagi UPT (Unit Pelasana Teknis)," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto di Kupang, Selasa.

Ia menyebut tujuh cabang dinas itu akan dibentuk di sejumlah wilayah, di antaranya Ende, Lembata, Alor, Sabu Raijua, Malaka, serta wilayah Manggarai Raya dan Pulau Sumba.

Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu, mengatakan pembentukan cabang dinas untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat nelayan di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

Ia mencontohkan tentang pelayanan untuk pengurusan dokumen surat izin penangkapan, usaha perikanan, dan kartu nelayan yang selama ini masih dipusatkan di DKP provinsi di Kota Kupang sehingga menyulitkan nelayan di daaerah-daerah pelosok untuk mengurusnya.

Sejauh ini, lanjutnya, pengurusan dokumen nelayan masih dilakukan melalui koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten, seperti di Flores Timur dan Sikka.

"Jadi dokumen yang mau diurus dikumpulkan di dinas terkait di daerah kemudian kami dan pihak perizinan satu pintu yang jemput bola ke sana untuk mengambil dokumen yang terkumpul," katanya.

Untuk itu, menurutnya, jika ada cabang dinas di daerah-daerah maka dokumen nelayan yang hendak diurus tidak harus dibawa ke dinas provinsi melainkan bisa langsung di daerah setempat.

"Ini bisa membuat pelayanan menjadi lebih mudah dan cepat, karena nelayan di daerah pelosok tidak perlu jauh-jauh ke dinas provinsi untuk mengurus dokumennya," katanya.

Menurut Ganef, cabang-cabang dinas itu juga akan mempermudah kerja pengawasan wilayah kelautan dan perikanan, mengingat wewenang pengelolaan sebelumnya ada di kabupaten/kota sudah beralih ke provinsi berdasarkan aturan yang berlaku.

Selain itu, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan wilayah konservasi di provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 kilometer persegi itu.

Lebih lanjut, Ganef mengatakan bahwa proses pembentukan cabang dinas telah berjalan dan telah mendapat persetujuan dari pihak Kementerian Dalam Negeri.

"Hanya kita masih menunggu karena anggarannya belum disiapkan sehingga peraturan gubernur untuk mendukung realisasinya juga belum diterbitkan," demikian Ganef Wurgiyanto.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar