Pilkada 2018 - Panwaslu gandeng tokoh agama awasi pilkada

id Banwaslu

Kapolres Kupang AKBP Indera Gunawan (kanan) dan anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamsah (tengah) ketika memberikan materi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kupang, Kamis (22/2). (ANTARA Foto/Benny Jahang)

Tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun wartawan diharapkan menjadi mata dan telinga Panwaslu dalam mengawal pilkada di Kabupaten Kupang yang berintegritas.
Kupang (AntaraNews NTT) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kupang 2018.

"Kami merasa penting melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pengawasan paritipatif, karena kami kesulitan memantau semua aktivitas kampanye pasangan calon," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Kupang Mery Tiran ketika membuka rapat koordinasi pengawasan partisipatif di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan, tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun wartawan diharapkan menjadi mata dan telinga Panwaslu dalam mengawal pilkada di Kabupaten Kupang yang berintegritas.

"Apabila ada informasi tentang adanya pelanggaran dilakukan calon kepala daerah selama berlangsungnya kampanye agar diinformasikan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti," tegas Tiran.

Tiran mengaku, Panwaslu banyak menerima informasi tentang banyaknya pelanggaran pemilu dilakukan lima calon kepala daerah ini selama berlangsungnya masa kampanye yang mulai berlangsung 16 Februari lalu.

"Berbagai pelanggaran yang terjadi itu masih dalam pengkajian Panwaslu. Kita juga masih mengumpulkan data-data pendukungnya untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran itu," kata Tiran.

Menurut dia, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu informasi yang sedang dalam pendalaman Panwaslu Kabupaten Kupang.

"Kita mendapat laporan tentang ASN yang ikut dalam kegiatan kampanye. Kita sedang mendalami informasi itu," ujarnya.

Ia berharap, pelibatan pengawas partisipatif dalam mengawal pelaksanaan pilkada 2018 ini dapat terwujudnya pemilu yang demokratis dan bebas dari politik uang serta intimidasi.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Baharudin Hamzah mengatakan, calon kepala daerah yang ikut berlaga dalam pilkada 2018 akan menggunakan berbagai momentum untuk melakukan kampanye.

"Termasuk memanfatkan kegiatan keagamaan untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Hal seperti ini harus dihindari agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat," tegas Baharudin.

Ia mengatakan, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda lintas agama dan LSM serta media masa sebagai pengawas partisipatif akan dapat mewujudkan pelaksanaan pilkada yang demokratis di daerah itu. 
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar