Pilkada 2018 - Tingkatkan pengamanan di Sumba Barat Daya

id Anwar

Pilkada 2018 - Tingkatkan pengamanan di Sumba Barat Daya

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno

"Pengamanan pilkada di SBD perlu menjadi perhatian khusus karena daerah itu mempunyai sejarah kelam pada pilkada 2013 yang berujung pada pertumpahan darah di masyarakat," kata Anwar Pua Geno.
Kupang (AntaraNews NTT) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat kepolisian daerah setempat untuk meningkatkan pengamanan jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Pulau Sumba.

"Pengamanan pilkada di SBD perlu menjadi perhatian khusus karena daerah itu mempunyai sejarah kelam pada pilkada 2013 yang berujung pada pertumpahan darah di masyarakat," kata Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Pua Geno di Kupang, Senin.

Menurutnya, peningkatan pengamanan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa, apalagi calon yang sama pada 2013, sekarang bertarung kembali di Pilkada 2018.

Politisi Partai Goolkar itu mengakui, tentu masing-masing kandidat memiliki pendukung, karena itu pihaknya meminta aparat kepolisian bersama TNI, selain bersikap netral juga harus mengambil langkah antisipasi sejak awal di Sumba Barat Daya.

"Misalnya memperbanyak atau memperkuat pasukan di sana, bila perlu tiap TPS dijaga, kalau yang lalu satu-satu orang maka jumlahnya harus ditingkatkan, daerah ini kami pandang potensial terjadi konflik horizontal," katanya.

Selain itu, katanya, pihak kepolisian maupun Badan Intelijen Negara (BIN) setempat harus terus melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap permainan politik yang bermuara pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Kita tidak ingin masalah di daerah lain yang menimpa para pemimpin agama, menjadi korban keberutalan oknum atau sekelompok organisasi menghalalkan segalah cara, terjadi di sini, apalagi ini tahun politik, tahun pilkada," katanya.

Untuk itu, ia mengajak berbagai elemen masyarakat bersama-sama membangun kesadaran dan kedewasaan dalam berdemokrasi sehingga berbagai konflik pilkada seperti di Sumba Barat Daya tidak terulang kembali.

Menurut Pua Geno, pilkada hanyalah hajatan politik lima tahunan yang tidak boleh dijadikan kesempatan untuk melampiaskan dendam masa lalu sehingga membuat persaudaraan dan kekeluargaan di masyarakat menjadi retak.

Pilkada, lanjutnya, hanyalah soal mekanisme memilih pemimpin dari partai yang berbeda namun bermuara pada satu tujuan sama yaitu memilih pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2018 untuk pemilihan bupati-wakil bupati bersama sembilan kabupaten lain, di antaranya Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, dan Rote Ndao.

Pilkada di 10 kabupaten itu juga beririsan dengan pemilihan gubernur-wakil gubernur NTT periode 2018-2023 untuk menggantikan kepemimpinan Frans Lebu Raya bersama wakilnya Alexander Benny Litelnoni yang akan berakhir pada Juli 2018.