Pemerintah ganti rugi lahan warga

Kupang (AntaraNews NTT) - Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Paul Mella mengatakan, pemerintah akan memberikan ganti rugi atas lahan warga yang terkena proyek pembangunan jalan ruas menuju Bendungan Temef, Nusa Tenggara Timur.

"Semua tentu ada ganti ruginya, tetapi ada prosedur yang harus dilewati. Tidak bisa ada permintaan dan pemerintah langsung membayar," kata Bupati TTS Paul Mella kepada Antara, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan melalui telepon dari Kupang, terkait adanya penolakan dari warga atas pembukaan akses jalan sepanjang 1,5 kilometer menuju Bendungan Temef dan upaya penyelesaiannya.

Menurut dia, saat ini tim dari instansi terkait sedang melakukan pengukuran sekaligus menghitung besaran ganti rugi yang pantas dan? anggaran yang dibutuhkan untuk ganti rugi.

Jika proses penghitungannya sudah selesai maka pemerintah tinggal mengalokasikan anggaran dari APBD II untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tersebut.

"Prinsipnya tidak ada masalah. Pemerintah akan ganti rugi dan masyarakat juga pasti sudah tahu karena saat ini tim sedang melakukan pengukuran di lapangan," katanya menambahkan.

Dia juga menegaskan tidak ada penolakan dari masyarakat yang lahanya akan dijadikan jalan menuju bendungan tersebut.

Masyarakat, katanya, justru memberikan dukungan penuh bagi pembangunan bendungan karena hal itu akan memberikan manfaat besar bagi warga daerah itu sendiri, kata Paul Mella.

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur Agus Sosiawan secara terpisah berharap, proses ganti rugi ini bisa secepatnya diselesaikan karena pembangunan fisik proyek Bendungan Temef segera dimulai.

Menurut dia, jalan sepanjang 1,5 kilometer itulah yang menjadi satu-satunya akses jalan menuju Bendungan Temef, jika sudah dimulai pembangunannya.

"Untuk pembangunan bendungannya aman. Tinggal menunggu waktu mulai dibangun saja. Kita berharap pemerintah daerah setempat bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya," katanya.

Bendungan Temef adalah bendungan terbesar yang dibangun di NTT, dibandingkan dengan enam bendungan lainnya. Kapasitas penampungan air di bendungan tersebut mencapai 80 juta kubik.

Dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan bendungan itu, dibagi menjadi dua paket yakni pertama Rp900 miliar, dan paket kedua sekitar Rp500 miliar.