Fungsi kontrol dewan hanya mengingatkan

id Marianus

Pengamat Politik dari Unwira Kupang Dr Marianus Kleden

Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden mengatakan fungsi kontrol dewan (DPR) hanya sebatas mengingatkan.
Kupang (AntaraNews NTT) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden mengatakan fungsi kontrol dewan (DPR) hanya sebatas mengingatkan.

"Namun, apabila suatu kesalahan perlu penanganan hukum maka hal itu sudah masuk dalam domainnya eksekutif dan yudikatif," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unwira Kupang, Selasa (20/3).

Ia mengatakan semua dinamika yang ada akan terus berlangsung karena Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.

Dia mengemukakan hal itu, ketika dimintai komentar seputar UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

UU No.2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD resmi berlaku Kamis (15/3), namun sejumlah elemen masyarakat terus menggalang dukungan untuk menolaknya setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak menandatangani UU tersebut.

Menurut dia, tugas DPR sangat jelas yakni melakukan legislasi, membahas dan menetapkan anggaran serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Baca juga: DPR laporkan kerusakan jalan kepada Menteri PUPR
Baca juga: Ketua Komisi V DPR Tinjau Aktivitas Petikemas


Dalam iklim yang semakin demokratis, pemerintah dan dewan sesungguhnya mengalami proses penyetaraan (leveling process) atau proses penyetaraan dan perimbangan.

Di masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru, kata dia, DPR menjadi bawahan pemerintah dan di masa Reformasi, DPR pernah menurunkan Gus Dur dari jabatan Presiden.

"Ketika Setya Novanto ditangkap dan diadili, DPR merasa kecolongan. Sebagai respon, DPR mengeluarkan UU MD3 yang memberi beberapa hak istimewa kepada DPR dapat memanggil paksa terhadap seorang tersangka," katanya.

Reaksi pemerintah jelas, mengajak warga beramai-ramai ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena memanggil paksa seseorang berada di wilayah eksekutif.

Menurut dia, fungsi kontrol itu hanya sebatas mengingatkan, bila suatu kesalahan perlu penanganan hukum, maka itu sudah masuk domain eksekutif dan yudikatif.

Namun, seluruh dinamika yang terjadi saat ini ini akan tetap berlangsung karena bangsa ini tidak mengenal pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.
Baca juga: DPR harapkan pembangunan infratruktur selesai pada 2018
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar