Pilkada 2018 - Hentikan kekerasan terhadap pekerja migran

id Emi

Pilkada 2018 - Hentikan kekerasan terhadap pekerja migran

Emilia Nomleni, sosok wanita sederhana yang kini menjadi calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023. (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)

"Tidak mungkin seorang pemimpin bekerja sendiri menangani sebuah masalah. Kalau terjadi masalah, tentu ada bagian-bagian yang, mungkin saja, kerjanya belum terlalu maksimal," kata Emilia Nomleni.
Kupang (AntaraNews NTT) - Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diusung PDI Perjuangan dan PKB Emilia Nomleni menilai kekerasan terhadap para pekerja migran Indonesia dapat dihentikan jika semua elemen mampu bekerja sama.

"Tidak mungkin seorang pemimpin bekerja sendiri menangani sebuah masalah. Kalau terjadi masalah, tentu ada bagian-bagian yang, mungkin saja, kerjanya belum terlalu maksimal," katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu (24/3).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan tingginya angka kematian pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu Januari-Maret 2018 yang sudah mencapai 18 orang.

Para pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur itu, menurut data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) setempat, umumnya meninggal di negeri jiran Malaysia.

Meninggalnya sejumlah pekerja migran tersebut sebagiannya karena sakit dan tak bisa disembuhkan, sebagiannya lagi meninggal karena disiksa oleh majikannya yang lebih parahnya lagi kebanyakan dari mereka adalah kaum wanita.

"Sebagai perempuan, saya merasa iba. Namun sebagai politisi, saya harus mencari jalan keluarnya. Tidak ingin saya berikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat hanya saja perlu kerja sama semua elemen untuk mengakhiri masalah ini," tambahnya.

Baca juga: Lipsus - Pekerja migran dan harga diri sebuah bangsa
Baca juga: NTT sudah miliki satgas TKI
Para migran Indonesia yang bekerja di Malaysia (ANTARA Foto/dok)

Emilia mengatakan dirinya paham betul sistem kerja birokrasi di NTT. "Sistem kerja birokrasi di NTT masih sangat buruk. Mungkin ini salah satu penyebabnya," katanya.

Menurut pasangan Marhaen (Marianus Sae-Emilia Nomleni) ini, birokrasi membuat segala urusan menjadi lama dan lambat. Pelayanan yang bertele-tele juga membuat masyarakat menjadi apatis.

Oleh karena itu, menurutnya, sistem seperti itu harus segera diselesaikan sehingga berbagai permasalahan yang terkait dengan para pekerja migran bisa terselesaikan. Dengan kata lain jangan sampai setiap bulan ada kiriman peti jenazah dari Malaysia untuk NTT terus.

"Sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Penyadaran kepada masyarakat lebih penting, dari pada janji yang muluk-muluk," katanya menegaskan.

Sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta satuan tugas (Satgas) pengawasan PMI di daerah itu memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang dimanfaatkan sebagai jalur pengiriman secara ilegal.

"Sekarang ini banyak cara ditempuh untuk meloloskan para calon TKI ilegal, mereka bisa menempuh jalur laut ke Pulau Flores, menuju Labuan Bajo dan menyeberang ke Pulau Jawa," tambahnya.

Ia mengatakan, oknum-oknum perekrut calon TKI ilegal memahami bahwa pengawasan satgas TKI di pintu-pintu bandara sudah cukup ketat, sehingga jalur laut menjadi pilihan mereka dalam beroperasi.

Baca juga: Malaysia Deportasi 12 TKI NTT
TKI yang mencari nafkah di Malaysia (ANTARA Foto/dok)