Artikel - Manfaat debat yang tak dinikmati rakyat

id debat

Debat terbuka para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 di studio iNews TV Jakarta pada 5 April 2018. (ANTARA Foto/dok)

Yang paling dibutuhkan saat ini adalah orang-orang jujur, bersih, kreatif, dan visioner untuk memimpin daerah ini, bukan orang yang cuma pintar ngomong atau yang menganggap segalanya bisa dibeli dengan uang. Jadi, jangan salah pilih.
Kupang (AntaraNews NTT) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur telah menyelenggarakan satu babak debat terbuka bagi calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 pada 5 April 2018 yang berlangsung di studio televisi iNews TV Jakarta.

Acara debat terbuka yang diharapkan untuk mememberikan gambaran yang jelas tentang kapasitas masing-masing kandidat yang bakal menjadi pemimpin, rupanya kurang bisa dinikmati oleh rakyat NTT yang tersebar di berbagai pulau di Nusa Flobamora tersebut.

Sebab, jaringan televisi berbayar iNews TV Jakarta hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berlangganan indovision atau indihome saja, sementara rakyat NTT sebagian besarnya tidak berlangganan saluran televisi tersebut.

Kontroversi tentang debat terbuka pun mulai bermunculan dari sejumlah pemangku kepentingan, yang menghendaki agar debat tersebut sebaiknya dilaksanakan di kota Kupang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu institusi penting dalam penyelenggaraan pilkada tersebut meminta KPU agar debat calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT tahap berikutnya sebaiknya dilangsungkan di ibu kota Provinsi NTT saja.

"Masyarakat NTT yang ingin menyaksikan acara debat tersebut harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk hadir langdung pada acara tersebut di Jakarta. Ini merupakan catatan kami yang akan disampaikan kepada KPU untuk mempertimbangkannya," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT Jemris Fointuna.

Mantan wartawan The Jakarta Post itu berpendapat bahwa jika memungkinkan maka volume debat yang semula direncanakan tiga kali itu dikurangi menjadi dua kali sehingga dapat menutupi defisit anggaran.

Kalau masih memungkinkan, KPU dapat mengusulkan anggaran tambahan ke pemerintah daerah melalui DPRD NTT, sehingga debat calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT bisa dilaksanakan di Kupang, karena ini menyangkut hak publik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kapasitas mereka yang bakal menjadi pemimpin.

Ruang debat yang diberikan media televisi bagi para calon pemimpin atau kepala daerah, selain merupakan bagian dari rangkaian kampanye yang diprogramkan KPU, sesungguhnya juga merupakan kesempatan emas bagi para calon untuk mencuri perhatian para pemilih, selain untuk memamerkan kebolehan dalam berdebat, adu argumentasi dengan para kompetitornya.

Baca juga: Pilkada 2018 - Debat Cagub NTT tetap di Jakarta
Para pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)

Debat dalam konteks kampanye, menurut Fajar Kurnianto, peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta, merupakan sesuatu yang penting dalam mengevaluasi naik-turunnya elektabilitas para calon, apalagi jika di antara calon itu adalah petahana.

Para penantang akan dengan leluasa melakukan kritik terhadap berbagai kekurangan dan kekeliruan pada kinerja sang petahana, sekaligus menyampaikan gagasan-gagasan baru yang dirasakan lebih benar dan segar. Syukur, dalam Pilkada 27 Juni 2018, tidak ada calon petahana yang berlaga dalam ajang Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023.

Dalam kaitan dengan debat terbuka lewat layar televisi ini, publik berhak tahu, seperti apa gambaran nyata, tidak hanya fisik, tetapi juga cara atau pola berpikir mereka dalam membaca problem daerah dan apa solusi baru yang ditawarkan, karena ada pertanyaan yang lebih kritis dan sistematis dari para panelis yang ada.

Atas dasar itu, pemilih yang rasional dan kritis tampaknya sangat membutuhkan debat tersebut, tetapi sayangnya mereka tidak bisa menikmati debat itu, karena siaran dari iNews TV Jakarta tidak menjangkau seluruh pelosok NTT yang berbasis kepulauan ini, kecuali bagi mereka yang berlangganan indovision atau indihome.

Pemilih rasional lebih mengutamakan kemampuan para calon dalam program kerjanya yang bisa dilihat dari kinerja pada masa lalu dan tawaran program untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Berbeda dengan para pemilih kritis.

Tipologi pemilih kritis, menurut Fajar Kurnianto, merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan calon dalam menuntaskan suatu problem dan tingginya orientasi mereka akan hal-hal ideologis sebagai pijakan untuk menentukan calon mana yang akan mereka berpihak, mengkritik kebijakan yang akan atau telah dilakukan.

Dua tipologi pemilih tersebut (rasional-kritis) ingin memperoleh gambaran yang utuh tentang calon kepala daerah yang akan didukung dan dipilih, karena mereka tidak menginginkan pemimpin yang hanya pandai bermanis janji dengan menabur program menggiurkan, tetapi tidak memiliki basis analisis dan filosofis yang mengakar ke inti problem yang tengah dihadapi.

Sehingga, debat melalui media televisi yang diharapkan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat NTT, setidaknya sebagian besar gambaran mengenai mereka bisa terlihat melalui debat tersebut.

Pemirsa (rakyat) akan melihat apakah program kerja yang ditawarkan itu memiliki landasan kuat untuk diimplementasikan atau tidak, yang betul-betul bisa mengurai dan menyelesaikan masalah yang masih terus menghantui rakyat NTT seperti kemiskinan, gizi buruk yang kompleks, kekeringan, dan keterbelakangan.
Baca juga: Pilkada 2018 - Sulitnya menyaksikan debat kandidat Gubernur NTT
. Debat terbuka para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 di studio iNews TV Jakarta pada 5 April 2018. (ANTARA Foto/dok) 

Angkat bicara
Terkait debat terbuka para calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT yang berlangsung di iNews TV Jakarta ini, membuat Frans Lebu Raya yang akan mengakhiri masa jabatannya kedua sebagai Gubernur NTT pada Juli 2018 ikut angkat bicara.

"Idealnya, gelar debat terbuka bagi para calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT itu di Kupang saja, karena prinsip dari debat itu bagaimana masyarakat pemilih melihat para calon yang tampil dan mendengar langsung gagasan mereka untuk membangun daerah ini lima tahun ke depan," katanya menjelaskan.

Dalam pandangannya, debat bukan sekedar menampilkan para calon pemimpin di sebuah media televisi, namun harus diikuti masyarakat pemilih di NTT.  "Meskipun banyak juga masyarakat NTT yang berada di Jakarta berkesempatan menyaksikan langsung debat tersebut, namun kebanyakan mereka tidak ikut memilih," katanya.

Yang paling penting dari debat televisi itu adalah bagaimana masyarakat pemilih yang ada di NTT bisa mengikuti, mendengar, mencerna untuk menentukan pilihan politiknya. "Idealnya debat tersebut digelar di Kupang saja, agar jangkauan media lokal seperti LPP TVRI NTT dan radio lokal lainnya bisa lebih mudah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat," kata Gubernur Lebu Raya.

Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Maryanti Luturmas Adoe melihat bahwa pihaknya agak kesulitan untuk menggelar debat terbuka di Kupang, karena iNews TV Jakarta yang memenangkan tender proyek tersebut tidak mungkin memindahkan lokasi debat tersebut, meskipun siarannya tidak bisa terpantau di Kupang dan kota-kota kecil lainnya di NTT.

Untuk menjawab keluhan masyarakat akan pentingnya debat tersebut, Maryanti Luturmas Adoe menyarankan warga NTT dapat menggunakan antena televisi UHF Chanel 56 agar bisa menyaksikan kembali debat kedua para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT pada Mei 2018 di iNews TV Jakarta.

Selain itu, pihaknya juga akan menyelenggarakan nonton bareng di Kupang dan kota-kota lainnya di NTT yang diadakan oleh KPU kabupaten/kota dalam mengakomodir keinginan rakyat yang tidak bisa menikmati debat terbuka para calon pemimpinnya untuk lima tahun mendatang.

Apa pun reaksi masyarakat NTT, debat calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT tetap diselenggarakan di Jakarta, karena aturan pengadaan barang dan jasa tidak bisa membatalkan kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak antara KPU NTT dengan televisi swasta nasional, iNews TV Jakarta.

Baca juga: Pilkada 2018 - Debat Cagub idealnya di Kupang
Presenter Tina Talia (kiri) sedang memandu debat terbuka calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 di studio iNews TV Jakarta pada 5 April 2018. (ANTARA Foto/dok) 

Kontrak tersebut tampaknya hanya dapat dibatalkan oleh KPU jika pihak iNews Jakarta melakukan ingkar janji terhadap isi kontrak yang sudah disepakati kedua belah pihak. Aturan ini yang tampaknya membuat KPU NTT seakan tak berdaya untuk memindahkan lokasi debat tersebut.

Terlepas dari apa pun penilaian publik, debat politik adalah hal yang lumrah dalam sebuah kehidupan demokrasi, karena debat memang diniatkan sebagai wahana pendidikan politik masyarakat untuk membentuk sikap serta perilaku politik masyarakat agar semakin rasional, mau menerima perbedaan, dan berpartisipasi atas dasar kesadaran bersama untuk membangun bangsa dan daerah, bukan karena paksaan.

Meskipun debat para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT hanya dinikmati orang Jakarta serta orang NTT yang berlangganan TV berbayar, hendaknya mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya, tanggung jawab moral, tertib sosial serta membentuk perilaku politik yang santun, kooperatif, serta saling menghormati dan tidak anarkis.

Debat antarcalon pemimpin, tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan demokrasi, tapi bukan yang paling menentukan. Piawai dalam berdebat, belum tentu bisa memimpin. Demikian pula sebaliknya.

Sebab, yang paling dibutuhkan saat ini adalah orang-orang jujur, bersih, kreatif, dan visioner untuk memimpin daerah ini, bukan orang yang cuma pintar ngomong atau yang menganggap segalanya bisa dibeli dengan uang. Jadi, jangan salah pilih.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar