Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan RI karena berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemkot Tahun 2019.
"Penghargaan WTP ini menurutnya dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat mendorong masyarakat dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo saat menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI seperti dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang yang diterima di Kupang, Selasa, (2/11).
Ia mengatakan terdapat 19 kabupaten/kota di Provinsi nusa Tenggara Timur yang mendapat penghargaan serupa dari Menteri Keuangan RI karena berhasil meraih opini WTP.
Sedangkan empat kabupaten di NTT masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualiasn (WDP).
Menurut dia, untuk mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada 4 kriteria yang harus dipenuhi yaitu memenuhi standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap Undang-Undang, melakukan SPI (Sistem Pengendalian Internal) anggaran,dan melakukan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kota Kupang karena termasuk dalam salah satu dari 3 Kabupaten/Kota terbaik se-NTT dalam penyerapan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)," kata Catur Ariyanto Widodo.
Sementara itu Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan melalui DJPb Provinsi NTT yang telah memberikan piagam penghargaan atas opini WTP.
"Kami berharap ke depan pelayanan di Kota Kupang, termasuk pencatatan aset serta penyampaian informasi kepada publik dapat berjalan lebih baik lagi sehingga Kota Kupang dapat mempertahankan predikat WTP," kata Jefri Riwu Kore.
Ia menegaskan, sejak menjadi Wali Kota Kupang tujuan paling utamanya adalah melaksanakan sistem akutansi pemerintahan daerah yang baik dan benar.
Dia mengatakan, secara rutin selama enam bulan berturut-turut dilakukan pertemuan untuk membahas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Menurut dia melalui kerja keras dan pengorbanan seluruh jajarannya, selama dua tahun berturut-turut Pemerintah Kota Kupang berhasil meraih opini WTP dari BPK dan mencetak sejarah untuk pertama kalinya selama 24 tahun sejak berdirinya Kota Kupang sebagai daerah otonom.
Baca juga: 31 kelurahan di Kota Kupang bebas kasus positif COVID-19
Baca juga: Kota Kupang siapkan 5.000 sambungan PDAM gratis untuk warga miskin
Pemkot Kupang dapat penghargaan dari Menteri Keuangan RI
Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore (kiri) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI yang diserahkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo (kanan) . (ANTARA/ HO-Prokompim Kota Kupang)
...Kami berharap ke depan pelayanan di Kota Kupang, termasuk pencatatan aset serta penyampaian informasi kepada publik dapat berjalan lebih baik lagi sehingga Kota Kupang dapat mempertahankan predikat WTP
