Jakarta (ANTARA) - Rusia memang negara terluas di dunia, namun aksesnya ke laut lepas sangat terbatas.
Di Eropa, akses Rusia ke laut lepas di Laut Baltik dijepit negara-negara pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan negara-negara netral seperti Swedia dan Finlandia yang pernah terlibat perang singkat dengan Uni Soviet pada awal Perang Dunia kedua.
Di Laut Hitam, meski memiliki armada laut yang meraksasa, Rusia harus melalui Selat Bospurus yang masuk teritori Turki yang anggota NATO, untuk bisa mencapai Mediterania.
Di Pasifik, Rusia berhadapan dengan armada Pasifik Amerika Serikat yang merupakan armada laut terbesar di dunia dan juga Jepang yang pernah terlibat perang dengan Rusia dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Rusia-Jepang pada 1904-1905.
Rusia hanya memiliki akses laut yang bebas di Arktik tetapi samudera ini membeku sepanjang tahun.
Hampir sepanjang sejarahnya Rusia berusaha mengatasi "perasaan terkepung" ini sampai kemudian terlibat konflik dengan hampir semua negara yang berbatasan darat dengannya, termasuk dengan China pada 1969.
Dan prilaku itu tak hilang sekalipun Uni Soviet runtuh pada Desember 1991 yang membuat 14 negara satelitnya memerdekakan diri.
Keempat belas negara itu adalah Belarus, Ukraina, Moldova, Lithuania, Latvia dan Estonia di Eropa timur; Azerbaijan, Armenia, dan Georgia di Transkaukasia; Kazakshtan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan dan Kyrgystan di Asia Tengah.
Dan belakangan tahun ini, sejak Vladimir Putin berkuasa, Rusia semakin agresif.
Rusia memang pantas merasa dikepung, apalagi sebagian besar negara eks Soviet itu mendekati Barat untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO.
Sebaliknya negara-negara eks Soviet itu pantas khawatir terhadap agresivitas Rusia yang puluhan tahun mendominasi mereka.
Baca juga: Kiriman senjata kedua dari AS tiba di Ukraina
Rusia menggunakan segala instrumen untuk menekan mereka agar tidak mendekat ke Barat, termasuk intervensi militer sampai Georgia pun kehilangan Ossetia Selatan dan Abkhazia.
Hubungan Georgia dan Rusia menegang setelah pada 1994 Georgia menjadi anggota program Kemitraan untuk Perdamaian (PfP) yang diprakarsai NATO.
Georgia juga menggagas Organisasi untuk Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi (GUAM) yang disepakati Juni 2001 oleh empat negara bekas Soviet; Georgia, Ukraina, Azerbaijan dan Moldova.
Tujuannya adalah mengendalikan pengaruh Rusia. Belakangan Uzbekistan masuk GUAM setelah diri keluar dari Organisasi Pakta Pertahanan Bersama (CSTO). Georgia dan Azerbaijan lebih dulu keluar dari CSTO.
Kini anggota CSTO adalah Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, dan Belarus.
Setelah Putin terpilih sebagai presiden Rusia pada 2000 dan saat bersamaan penguasa pro Barat berkuasa di Georgia pada 2003, hubungan kedua negara memburuk yang memuncak menjadi krisis diplomatik pada April 2008.
Empat bulan kemudian, krisis itu memuncak lagi menjadi perang terbuka antara Georgia melawan Rusia dan dua wilayah Georgia yang memisahkan diri (Ossetia Selatan dan Abkhazia).
Dua wilayah Georgia itu lepas dan lalu menyatakan diri republik merdeka yang diakui Rusia dan sejumlah kecil negara.
Merasa dikhianati
Georgia bukan yang terakhir yang diusili Rusia yang menganggap semua perubahan orientasi politik negara-negara bekas Soviet adalah akibat ekspansi pengaruh yang agresif dari Barat.
Rusia merasa Barat telah mengkhianati komitmen mereka ketika Soviet bubar akhir 1991.
Waktu itu pemimpin terakhir Soviet, Mikhail Gorbachev, mendapatkan jaminan bahwa Barat tak akan memanfaatkan penarikan pasukan Soviet dari Eropa tengah dan timur.
Barat memang ingin memperluas NATO, tetapi konteksnya adalah dalam rangka menyatukan Jerman Timur dan Jerman Barat.
Namun setelah NATO menerima Ceko, Hungaria dan Polandia sebagai anggotanya pada 1999, Rusia kian merasa dikhianati Barat. Mereka menilai Barat telah mengingkari janji tak memperluas keanggotaan NATO ke negara-negara bekas Soviet.
Perasaan dikhianati dan dikepung itu kian menjadi manakala Lithuania, Latvia dan Estonia menjadi anggota NATO pada 29 Maret 2004 dan Uni Eropa pada 1 Mei 2004.
Padahal semua negara yang bergabung dengan NATO dan Uni Eropa ini melakukan hal itu karena terancam oleh Rusia dan ingin keluar dari bayang hegemoni Rusia, selain berusaha mendapatkan akses ekonomi Barat.
Alasan itu pula yang dipakai Ukraina dan Georgia ketika mendekatkan diri kepada NATO dan Uni Eropa. Pun demikian dengan Azerbaijan.
Tetapi pemerintahan-pemerintahan pro Barat di Ukraina dan Georgia baru muncul setelah Putin berkuasa di Rusia. Alhasil hasrat mereka untuk masuk komunitas Eropa dihadang oleh pemimpin Rusia yang paling menentang reorientasi politik negara-negara eks Soviet ke Barat.
Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa bahkan berujung gerakan sipil yang dimulai pada 21 November 2013 ketika presiden saat itu Viktor Yanukovych menunda implementasi kesepakatan hubungan dengan Uni Eropa.
Langkah ini memicu protes luas yang berubah menjadi gerakan sipil yang menumbangkan Yanukovych pada Februari 2014.
Gerakan sipil itu memicu gerakan massa balasan dari wilayah timur dan selatan Ukraina yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia, termasuk Semenanjung Krimea di mana armada Luat Hitam Rusia berpangkalan.
Rusia lalu menganeksasi Krimea pada Maret 2014. Sebulan kemudian pecah demonstrasi pro-Rusia di Donbas yang berubah menjadi perang saudara yang meluas hingga Donetsk dan Luhansk yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia.
Baca juga: Putin peringatkan Presiden Biden sanksi Barat bisa putuskan hubungan AS-Rusia
Pada 2015 dicapai gencatan senjata yang meredakan ketegangan di Ukraina timur, namun beberapa lama kemudian Rusia aktif menggelarkan pasukan di sepanjang perbatasan Ukraina.
Situasi memanas lagi akhir Oktober 2021 ketika militer Ukraina menggunakan drone bersenjata untuk menghancurkan sebuah howitzer yang dioperasikan separatis Ukraina.
Rusia menyebut serangan drone itu melanggar gencatan senjata 2015. Pernyataan ini memicu kekhawatiran bahwa Rusia bakal segera menginvasi Ukraina.
Putin sendiri menyebut penggelaran pasukannya di perbatasan Ukraina adalah jawaban untuk semakin dalamnya kemitraan Ukraina dengan NATO.
Rusia pun mengepung Ukraina dari tiga penjuru; timur, selatan dan utara di Belarus.
Barat terusik. Mereka bersumpah akan menjatuhkan sanksi kepada Putin jika memerintahkan invasi ke Ukraina, dan mengancam Belarus jika sampai menyediakan wilayahnya untuk invasi Rusia ke Ukraina.
Kotak pandora
Alhasil situasi semakin panas saja, tetapi sejumlah kalangan yakin masih ada peluang diplomasi untuk meredakan konflik ini.
Tetapi diplomasi ini terbentur tiga tuntutan Putin yang mustahil diluluskan baik oleh Ukraina maupun Barat.
Pertama, Rusia meminta jaminan NATO bahwa Ukraina tak akan menjadi anggota pakta pertahanan Atlantik utara itu. Kedua, Rusia menuntut peta pengaruh sebelum 1990-an yang mengartikan negara-negara eks Soviet yang bergabung dengan NATO harus meninggalkan pakta pertahanan kawasan itu. Ketiga, Putin meminta Ukraina mengubah haluan politiknya menjadi tidak lagi berorientasi Barat.
Ketiga tuntutan itu sulit dipenuhi karena Barat tak bisa memaksa negara-negara eks Soviet, apalagi yang sudah bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, untuk menjauhi Barat dan sebaliknya mendekat Rusia.
Lagi pula itu sudah menyangkut kedaulatan sebuah negara, apalagi berbagai jajak pendapat sejak Krimea dianeksasi Rusia pada 2014, Ukraina kian bernafsu bergabung dengan NATO.
Tindakan Rusia menumpuk pasukan di perbatasan Ukraina justru bakal membuat Ukraina semakin ingin cepat-cepat bergabung dengan NATO.
AS sendiri melihat konflik ini lebih besar dari sekadar Ukraina, karena ini sudah menyangkut kedaulatan nasional dan integritas teritorial.
"Jika kita membiarkan kedua prinsip itu dilanggar, maka sama artinya kita membuka kotak Pandora," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken seperti dikutip Washington Post.
Menurut Blinken, jika AS dan Barat membiarkan Rusia mengintervensi Ukraina, maka itu sama artinya membiarkan negara-negara lain di dunia menduduki wilayah-wilayah di luar negaranya.
Sekilas krisis Ukraina mirip krisis misil Kuba pada 1962 ketika Soviet menggertak AS dengan rencana memasang rudal nuklir di Kuba yang menghadap langsung wilayah AS.
Baca juga: Inggris sedang pertimbangkan kerahkan pasukan ke Ukraina
Konklusi krisis Kuba adalah Soviet mengurungkan niatnya tetapi AS juga urung memasang rudal nuklir di Turki yang berada di selatan Rusia.
Dalam konteks krisis Ukraina, Rusia berusaha menekan NATO untuk tak menggelarkan pasukan dan arsenal nuklir di Eropa timur.
Namun permintaan ini susah dipenuhi AS, apalagi itu dianggap sama dengan mengabaikan perasaan terancam Rusia di kalangan negara-negara seperti Ukraina.
Melihat fakta-fakta ini, krisis Ukraina sepertinya bakal terus memanas sampai beberapa lama kemudian, tetapi tidak akan pecah menjadi perang, paling tidak sebelum Olimpiade Musim Dingin di Beijing digelar bulan depan.
China kabarnya akan marah besar kepada Rusia jika sampai pecah perang di Ukraina ketika Olimpiade Beijing digelar.
Sebuah perang besar saat Olimpiade Beijing akan sama artinya mengalihkan perhatian dunia dari Olimpiade yang sudah diniatkan China sebagai ajang memamerkan pencapaian-pencapaian nasionalnya, termasuk sukses negeri ini dalam melawan pandemi COVID-19.
Tentu saja dunia berharap perang terbuka tak terjadi. Namun saat itu terjadi, maka mesti ada konsesi-konsesi besar untuk akhir konflik seperti ini, atau mungkin sama sekali tidak ada konsesi.
