Bupati Endi bangun komunikasi dengan pelaku pariwisata Labuan Bajo

id labuan bajo,manggarai barat,NTT,awstar,pelaku pariwisata,pariwisata

Bupati Endi bangun komunikasi dengan pelaku pariwisata Labuan Bajo

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi berfoto dengan para anggota Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo dalam kunjungannya untuk berdialog terkait pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (5/8/2022). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Saya menyampaikan kebanggaan saya kepada teman-teman Awstar yang telah mengambil bagian mendukung Labuan Bajo sebagai Kota Pariwisata...
Labuan Bajo (ANTARA) - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi membangun komunikasi dengan para anggota Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo sebagai salah satu asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo, NTT.

"Saya menyampaikan kebanggaan saya kepada teman-teman Awstar yang telah mengambil bagian mendukung Labuan Bajo sebagai Kota Pariwisata. Kedatangan saya ke markas Awstar ini bertujuan menjalani silaturahmi untuk merawat persaudaraan," kata Bupati yang akrab disapa Edi di Kantor Sekretariat Awstar Labuan Bajo, Jumat, (5/8/2022).

Bupati Edi yang langsung berkunjung ke Sekretariat Awstar memberikan apresiasi atas dukungan Awstar untuk menjaga stabilitas pariwisata Labuan Bajo. Mereka pun bersepakat bahwa Labuan Bajo adalah kota yang aman untuk dikunjungi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Oleh karena itu, Bupati mendukung sikap Awstar yang aktif menjaga ketertiban dan keamanan di Labuan Bajo.

Dalam kesempatan berdialog dengan Bupati Edi, Juru bicara Awstar John Daniel pun menyampaikan beberapa permintaan untuk pengembangan pariwisata ke depan. Pertama, ia meminta dukungan agar Awstar bisa melakukan audiensi dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat terkait polemik tarif Rp3,75 juta per orang per tahun tersebut.

Melalui audiensi itu, Awstar ingin mendapatkan gambaran terkait kebijakan pemerintah itu dan posisi pelaku jasa transportasi yang ada di Labuan Bajo. Dia menilai, PT Flobamor pun akan menjual paket pariwisata yang membuat tidak ada ruang bagi partisipasi masyarakat pelaku pariwisata.

Selanjutnya John meminta pemerintah daerah untuk menertibkan keberadaan kendaraan DAMRI dan mobil hotel yang mengangkut tamu. Menurutnya, jam operasional DAMRI perlu diatur di malam hari atau hanya melayani kepentingan masyarakat dalam kota Labuan Bajo saja.

"Jangan melayani tamu karena tarif DAMRI cukup mengganggu iklim pasar kami," ungkapnya.

Selain itu, Awstar juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan, termasuk pemanfaatan sertifikasi pengemudi untuk direkomendasikan terlibat dalam berbagai kegiatan di Labuan Bajo.

Menanggapi permintaan Awstar, Bupati Edi mengatakan akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada Gubernur NTT agar kedua belah pihak bisa duduk bersama dan membicarakan polemik tarif itu.

Dia pun menyambung bahwa informasi PT Flobamor menjual paket wisata adalah keliru, sehingga hal itu menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk lebih memberikan penjelasan yang benar terkait kebijakan yang ada.

Bupati Edi pun menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi Awstar terkait operasional DAMRI dengan menyurati Kementerian Perhubungan dan Provinsi NTT, serta menyiapkan peraturan bupati terkait kendaraan hotel.

Terakhir, Bupati Edi memastikan akan memfasilitasi pelatihan bagi para sopir wisata, serta melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pemanfaatan sertifikasi pengemudi dalam berbagai kegiatan di Labuan Bajo.

Ketua Awstar Krispihorus Belo pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati Edi. Dia memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan terjadi selama beberapa hari pada awal Agustus 2022.

"Kami adalah anak dari Bapak Bupati. Kami mohon maaf bila ada dinamika atau situasi yang membuat ketersinggungan. Sebagai anak tentu kami meminta bimbingan dari Bapak Bupati untuk kebaikan bersama ke depan," ucap dia.

Baca juga: Pelaku pariwisata dukung konservasi dalam kawasan TNK

Baca juga: Kemenparekraf buka dialog dengan pelaku pariwisata terkait tarif masuk TNK