Kupang (AntaraNews NTT) - Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, PhD berpendapat Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang banyak memiliki lapangan pekerjaan, namun hal itu tidak diolah menjadi sebuah sumber penghasilan untuk masa depan.
"Sebetulnya tidak benar jika dikatakan bahwa NTT sangat minim dengan lapangan kerja, yang kemudian menjadi pemicu bagi para tenaga kerja potensial untuk keluar dari NTT guna mencari hidup yang lebih layak di Malaysia sebagai perantau," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa (16/10).
Pater Gregorius yang juga antropolog budaya itu mengatakan mulai saat ini perspektif masyarakat NTT terkait lapangan pekerjaan harus diperbaiki, karena pemikiran seperti itu yang mengakibatkan banyaknya warga NTT yang mencari pekerjaan sampai ke Batam dan Malaysia.
"Jika lapangan pekerjaan itu dimaksudkan adalah menjadi pegawai negeri sipil (PNS), maka hal itu memang sangat terbatas, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan besar. Tetapi, lapangan pekerjaan dimaksud untuk mendapat uang dan bisa menghidupi keluarga dan diri sendiri, tampaknya cukup banyak di NTT," kata rohaniawan Katolik itu.
Ia mencontohkan sarjana pertanian dan peternakan. Kedua elemen sarjana ini, tidak bisa turun ke kebun dan menjadi peternak, karena orientasinya hanya menjadi pegawai negeri. "Jika cara pandang mereka hanya sebatas menjadi PNS maka lapangan kerja di NTT memang sangat terbatas," ujarnya.
Pada sisi tertentu, Pater Gregorius berpendapat bahwa pendidikan harus mampu memberi pemikiran baru kepada anak didik untuk bisa mengambil inisiatif menemukan lapangan kerja di mana saja sesuai latar belakang pendidikan ilmu yang didapatnya.
Baca juga: Adanya TKI ilegal karena buruknya manajamen pendidikan
"Dengan mindset yang baik dengan perspektif yang tepat dapat membimbing setiap orang untuk menemukan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Tapi sayangnya, yang sarjana pertanian tidak mau jadi petani dan sarjana peternakan tidak mau menjadi peternak. Semua hanya berorientasi menjadi PNS," katanya.
Data yang diperoleh Antara dari Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) menyebutkan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT dari Januari-Juli 2018 tercatat 25 kasus dengan korban sebanyak 37 orang.
AICHR menilai kasus TPPO di NTT sebagai dampak dari maraknya TKI ilegal sudah berada pada tingkat yang meresahkan, sehingga pihaknya terus berupaya untuk menekannya dan berusaha menjadikan NTT sebagai provinsi percontohan dalam pemberantasan TPPO.
Baca juga: TKI dari NTT hanya memikirkan bisa bekerja di Malaysia
NTT miliki banyak lapangan pekerjaan
Pater Gregorius Neonbasu SVD, PhD.
"NTT merupakan provinsi yang banyak memiliki lapangan pekerjaan, namun hal itu tidak diolah menjadi sebuah sumber penghasilan untuk masa depan," kata Pater Gregorius Neonbasu SVD, PhD.
