Pasukan BKO di Papua tidak dibiayai pemkab

id BKO,Papua,Papua Barat,Brimob

Pasukan BKO di Papua tidak dibiayai pemkab

Bupati Jayawijaya Jhon R Banua. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun)

Wamena (ANTARA) - Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, Jhon Richard Banua memastikan pasukan bantuan kendali operasi (BKO) tidak dibiayai pemerintah kabupaten selama berada di wilayah ini.

Bupati Jhon di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan biaya personel yang disebar di wilayah itu ditanggung satuan masing-masing.

"Tidak dibebani kepada pemerintah daerah karena di dalam APBD kita tidak anggarkan. Ini tanggung jawab satuan masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, pasukan BKO di Jayawijaya melaksanakan tupoksi, yaitu memberikan pengamanan sehingga jika keadaan membutuhkan maka mereka boleh bertahan hingga Desember 2019.

"Kami (pemda) tetap melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Soal keamanan itu tanggung jawab TNI/Polri yang tahu situasi di daerah," katanya.

Baca juga: Polri tidak tarik personel BKO di Papua sampai Desember
Baca juga: Polda Sultra kirim kendaraan untuk perkuat BKO Brimob di Papua
Baca juga: Papua Terkini - Polda Sulbar kirim personel Brimob ke Papua


Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan personel yang diperbantukan ke Papua dan Papua Barat akan disiagakan hingga Desember 2019.

Total aparat keamanan yang diperbantukan di Papua Barat sebanyak 1.300 personel serta 3.000 personel di Papua. Jumlah ini belum termasuk anggota yang sehari-hari bertugas di dua daerah ini.

Khusus untuk Jayawijaya, sebelumnya didatangkan 300 anggota Brimob untuk mengantisipasi adanya gejolak di masyarakat yang mengarah kepada tindakan kriminal.

Pewarta : Marius Frisson Yewun
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar