Gorontalo (ANTARA) - Sekretaris Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rahmat Rahman mengatakan, penyelesaian tapal batas antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah, agar dipercepat.

"Sengketa ini berpotensi konflik horisontal jika tidak segera diselesaikan, maka Pemerintah p
Pusat perlu segera turun ke daerah agar persoalan tapal batas yang dihadapi antardaerah ini bisa ditinjau langsung, khususnya masyarakat di perbatasan Gorontalo Utara, Kecamatan Tolinggula dan Buol, Kecamatan Palele, agar tidak hidup dalam kekhawatiran," ujar Rahmat di Gorontalo, Rabu.

​​​​​​Ia mengatakan, bersama Komisi I dan para anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula, sudah beberapa kali mengikuti agenda pertemuan untuk penyelesaian sengketa tersebut.

"Yang terakhir kemarin (Selasa, 19/11) pada pertemuan yang digagas Komite I DPD RI, di Jakarta, namun sayang masih mengambang sebab belum adanya pertemuan antara Gubernur Gorontalo dan Gubernur Sulawesi Tengah," ujar politikus muda PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Pemprov Gorontalo tangani masalah tapal batas di Gorut

Sesungguhnya kata Rahman, dia secara pribadi berharap agar persoalan tapal batas tersebut segera selesai dengan keputusan-keputusan yang tidak merugikan masing-masing daerah, serta mampu mendamaikan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Batas yang ada saat ini pun sebenarnya tidak perlu dipersoalkan hanya memang perlu ditegaskan kembali melalui produk hukum terbaru," ucapnya.

Baca juga: Fraksi Golkar dukung penuntasan tapal batas Gorut dan Buol

Khusus Gorontalo Utara, wilayah Tolinggula sudah semakin maju meski ada di perbatasan namun infrastrukturnya sudah tertata baik, sistem pemerintahan dari kabupaten hingga desa juga sangat baik, beberapa penghargaan diraih wilayah tersebut di tingkat pusat.

Disamping itu, tata kelola pemerintahan daerah juga berjalan dengan baik hingga di desa-desa, pelayanan publik diantaranya kesehatan pun terus disempurnakan.

Baca juga: Tapal batas antardaerah ibu kota negara baru ditargetkan rampung 2020

"Masyarakat Tolinggula sangat mencintai wilayahnya, maka tidak ada alasan jika dilakukan pergeseran tapal batas yang akan berdampak pada berpindahnya sebagian desa beserta masyarakatnya," pungkas Rahmat.
Komisi I dan III DPRD Gorontalo Utara, pada pertemuan dengan Komite I DPD RI, terkait penyelesaian tapal batas antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah. (ANTARA/Susanti Sako)
​​​​

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019