Sultra peringkat pertama indeks kemerdekaan pers 2019

id indeks kemerdekaan pers,kebebasan pers

Sultra peringkat pertama indeks kemerdekaan pers 2019

Narasumber sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers 2019 dari kanan Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart, Plt Kadiskominfo Sultra Syafullah dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun (Foto: ANTARA/Sarjono)

Kendari (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Tenggara menempati peringkat pertama survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2019 dengan skor 84,84 atau meningkat signifikan dibandingkan survei tahun 2018 dengan skor 73,60.

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chaerudin Bangun, di Kendari, Rabu, mengatakan angka kemerdekaan pers bukan ditentukan oleh pers tetapi lingkungannya.

Baca juga: Dewan Pers sosialisasi panduan IKP

Baca juga: Dewan Pers minta dilibatkan dalam pembahasan RKUHP

Baca juga: AJI: 10 pasal RKUHP ancam kebebasan pers

Baca juga: PWI Ogan Komering Ulu nilai RKUHP ancam kebebasan pers

Baca juga: AJI: Rata-rata 50 kasus kekerasan terhadap wartawan tiap tahun


"Ini hal positif dan harus dijaga agar tahun depan dapat di pertahankan angkanya walaupun peringkatnya berubah," kata mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Tiga lingkungan obyek survei yang di dalamnya terdapat 20 indikator adalah lingkungan fisik dan politik, hukum dan ekonomi.

Pengukuran indeks kemerdekaan pers didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal sebagai kerangka kerja untuk membandingkan dan menemukan keadaan kemerdekaan pers antarprovinsi.

Dalam setiap putaran proses survei diakhiri dengan sebuah forum nasional untuk menemukan nilai akhir dari indeks kemerdekaan pers dan merumuskan sejumlah agenda ke depan.

Narasumber sosialisasi IKP, Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart mengatakan kepolisian menempatkan institusi pers sebagai mitra strategis.

"Saat Polri dipimpin Prof Tito Karnavian salah satunya mengusung visi pentingnya manajamen media. Saat ini, Kapolri Jenderal Idham Azis melanjutkan dengan visi pematapan manajemen media," katanya.
Peserta sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers 2019 (Foto: ANTARA/Sarjono)


Plt Kadis Komunikasi dan Informatika Syaifullah mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pers menjalankan profesi sesuai ketentuan yang ada.

"Saat ini tidak ada lagi upaya atau skenario menghalang-halangi atau melarang wartawan mempublikasikan suatu peristiwa. Bahkan, kebebasan menyebarluaskan informasi sudah menjadi milik semua orang," katanya.

Kepala Subdit Komunikasi Direktorak Politik dan Komunikasi Bappenas Dewi Sri Sulistianingsi mengapresiasi indeks kemerdekaan pers (IKP) Sultra yang mencatatkan skor tertinggi 84,84.

Namun indeks demokrasi mencatat peringkat 15 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 pada peringkat 30.

"Kita harapkan dokumen APBD Sultra dipublikasikan agar tidak menjadi penyumbang indikator buruk," kata Dewi.

Pewarta : Sarjono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar