kebijakan ini betul-betul sangat sentralistikPalu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola berharap kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar tidak lagi memperpanjang program guru gugus terdepan.
"Pengangkatan guru gugus terdepan, kebijakan ini betul-betul sangat sentralistik, dan akibatnya yang merasakan kami di daerah," ucap Longki Djanggola saat mendampingi Menteri Nadiem Makarim berdialog langsung dengan para guru dan kepala sekolah, berlangsung di SMKN 8 Palu, Rabu.
Harapan untuk tidak memperpanjang program guru gugus terdepan, disampaikan langsung oleh Longki Djanggola kepada Menteri Nadiem, dalam dialog tersebut.
Menurut data Pemprov Sulteng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa, Sulteng mendapat alokasi kurang lebih 40 orang guru dalam program pengangkatan guru gugus terdepan.
Gubernur menyebut, bahwa semua guru tersebut tidak ada warga Sulawesi Tengah, melainkan warga dari luar provinsi yang dipimpinnya.
Masalahnya, sebut dia, setelah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan status guru, mereka minta pindah tugas.
Gubernur menguraikan, ada beberapa faktor yang membuat para guru yang terangkat lewat program guru gugus terdepan yaitu, dari sisi kompotensi tidak sesuai, serta tidak mendapatkan sertifikasi guru.
"Dari sisi pendidikan, disiplin ilmunya menyangkut dengan hal teknis, misalnya insinyur pertanian namun mengajar di sekolah dasar. Dari sisi kompetensi, sudah tidak sesuai. Karena tidak linear, maka tidak mendapatkan sertifikasi. Pertanyaannya apa status dia, sementara dalam pengangkatan dia diangkat dalam formasi guru," ujar Gubernur.
Karena itu, Gubernur mengusulkan agar program tersebut tidak lagi diteruskan. Gubernur menawarkan agar Menteri Nadiem membuka formasi guru sebanyak-banyaknya dalam penerimaan CPNS, untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan daerah atas kekurangan guru.
"Formasi untuk guru SD misalnya, atau SMP, SMA dan seterusnya," sebutnya.
Gubernur menilai program guru gugus terdepan menimbulkan kecemburuan sosial yang luar biasa di daerah.
"Karena yang lulus, satu-pun tidak ada masyarakat kami. Bayangkan, yang dari daerah lain di tempat di daerah kami ini, sementara satu-pun warga kami tidak ada yang lulus/diangkat. Apa ini tidak menimbulkan kecemburuan," kata Longky.
"Sekarang mereka yang sudah lulus, berbondong-bondong minta pindah," ujarnya.
Gubernur mengakui menahan guru dalam program guru gugus terdepan yang minta pindah. Karena, sebut dia, para guru selaku ASN telah berjanji untuk bersedia ditempatkan di manapun di Indonesia.
"Mereka telah bersedia ditempatkan di mana pun di Indonesia ini, maka mereka tidak boleh seenaknya," tambahnya.
Baca juga: Mendikbud: Daerah zona hijau-kuning boleh belajar tatap muka
Baca juga: Mendikbud: Ada tiga terobosan Merdeka Belajar episode keenam
Baca juga: Nadiem tekankan protokol soal pembelajaran tatap muka di zona nonhijau
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
