LaNyalla minta Pemda dan instansi terkait dukung percepatan PSN

id DPD,PSN,BUMN karya

LaNyalla minta Pemda dan instansi terkait dukung percepatan PSN

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua Sultan Baktiar Najamudin saat Rakor dengan BUMN karya di Jakarta, Selasa (15/12/2020). (ANTARA/HO-DPD)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga untuk sinergi dalam medukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bagi DPD RI, percepatan Proyek Strategis Nasional tersebut penting. Karena selain menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah, proyek tersebut juga akan menyerap tenaga kerja," kata LaNyalla dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, lanjut dia, DPD RI memberikan dukungan penuh kepada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mencakup 201 proyek dan 10 program di 22 sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp4.817,7 triliun.

Baca juga: LaNyalla harapkan Proyek Strategis Nasional serap banyak tenaga kerja

"Dan khusus di tahun 2021 nanti, pemerintah melalui KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) telah menargetkan penyelesaian 38 proyek dengan nilai investasi Rp464,6 triliun. Dengan asumsi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 878 ribu orang," paparnya.

Untuk itu, lanjut LaNyalla, dalam Rakor dengan BUMN, DPD ingin memastikan bahwa BUMN Karya yang mendapat penugasan maupun mengikuti tender Proyek Strategis Nasional mampu berjalan on the track. Dengan begitu, target jumlah proyek dan waktu yang dipatok pemerintah melalui KPPIP dapat terlaksana.

Disampaikan, sejumlah kendala dan permasalahan yang dihadapi BUMN Karya dalam pelaksanaan percepatan Proyek Strategis Nasional mengemuka dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPD RI dengan Direksi BUMN Karya.

Baca juga: Pemerintah terbitkan Perpres 109/2020 dorong pelaksanaan PSN

Waskita Karya misalnya, meminta dukungan DPD RI agar perbankan memberi kelonggaran di masa pandemi ini. Mengingat beban cash flow Waskita Karya yang cukup berat.

"Sejak Oktober, sejumlah bank menahan fasilitas modal kerja dan SCF, sehingga kami juga kesulitan di lapangan," kata Dirut Waskita Karya, Destiawan Soewardjono.

Waskita Karya pun terpaksa merevisi sejumah terget kinerja perusahaan. Termasuk target pendapatan usaha dan arus kas dari aktivitas operasional.

"Target pendapatan usaha kami revisi, turun 48 persen," ucapnya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kasus pembebasan lahan, terutama untuk proyek jalan tol. Termasuk hambatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait arus suplay material. Serta ijin penggunaan tanah kawasan hutan dari kementerian LH.

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar