Ternate (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) menyatakan pemerintah pusat bersedia merelokasi warga korban banjir dan longsor di kabupaten itu sesuai keinginan korban.

Bupati Halut, Frans Manery dihubungi dari Ternate, Selasa, menyatakan permintaan relokasi korban banjir telah mendapat respon cepat dari pemerintah Pusat untuk menjawab permintaan warga korban bencana beberapa waktu lalu dan saat ini mulai direalisasikan.

Pemerintah pusat bersedia melakukan relokasi lebih dari 300 rumah di desa Roko Kecamatan Galela Barat ke daerah atau wilayah yang aman. Bantuan tersebut dari Mensos maupun Pemda dikhususkan untuk 4 kecamatan, diantaranya. Kao barat, Galela Barat, Galela Utara, dan Loloda Utara.

"Total, 16 desa yang terdiri dari 1.389 kepala keluarga, 5.723 jiwa yang terdampak bencana 14 Januari lalu," katanya.

Baca juga: Wamen PUPR cek infrastruktur di lokasi banjir Halut

Baca juga: Sejumlah pengungsi banjir mulai kembali ke rumah


Pada Kamis (28/1) lalu, Wakil Menteri PUPR berkunjung ke Halut untuk melihat langsung sejumlah infrastruktur yang rusak akibat diterjang banjir.

Selain itu, akan menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di tiga titik, yakni. Wailamo, Tiabo dan Sungai Roko.

"Kedatangannya terkait perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai dari Pemerintah Pusat. Pemda juga minta Pusat membangun jembatan di Galela Utara dan Loloda Utara," ujarnya.

Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi mengapresiasi respon Menteri Sosial Try Rismaharini yang melakukan kunjungan kerja dan bertatap muka langsung dengan korban bencana, serta menjanjikan merelokasi pemukiman warga di desa Roko.

"Mewakili masyarakat, saya  mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, khususnya ke Ibu Mensos Try Rismaharini yang membantu masyarakat korban bencana dan secara langsung bertatap muka," ujarnya.*

Baca juga: Ratusan warga Tobelo Halut mengungsi akibat banjir

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021