Bupati Bogor surati KLHK agar wisata alam tutup saat PPKM Darurat

id Ppkm darurat, wisata bogor, kabupaten bogor, bupati bogor

Bupati Bogor surati KLHK agar wisata alam tutup saat PPKM Darurat

Bupati Bogor, Ade Yasin saat melakukan pemeriksaan kepatuhan PPKM Darurat di tempat wisata Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-Pemkab Bogor.

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Ade Yasin selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai operasional tempat wisata alam agar ditutup selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami mengirimkan surat kepada KLHK untuk menutup sementara pusat-pusat rekreasi alam seperti air terjun atau curug dan wisata alam lainnya yang dikelola oleh Perhutani dan pihak ketiga," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Minggu.

Menurutnya, tak sedikit pengelolaan tempat wisata alam di wilayahnya khususnya kawasan Puncak dilakukan oleh Perhutani, sehingga butuh kolaborasi untuk menertibkan operasionalnya.

"Ini bukan PPKM biasa, ini darurat. Dari kata darurat saja sudah menggambarkan bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sehingga memang perlu tindakan yang lebih tegas dan terukur," kata Ade Yasin.

Ia bahkan meninjau langsung ke beberapa tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor pada Sabtu (3/7). Hasil tinjauannya menyatakan bahwa sebagian besar pengelola tempat wisata sudah patuh terhadap aturan PPKM Darurat.

"Tindakan yang kita lakukan untuk setiap pelanggaran mulai dari teguran, pembubaran keramaian, hingga pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kalau ada tempat wisata dan tempat lainnya yang memang harus tutup, sementara masih beroperasi, kita langsung minta ditutup,” terang Ade Yasin.

Di samping itu, ia bersama personel gabungan melakukan penyekatan kendaraan di Jalur Puncak, tepatnya Simpang Gadog, Ciawi, Bogor selama PPKM Darurat, seperti yang dilakukan oleh Polres Bogor pada setiap akhir pekan.

"Kita melaksanakan PPKM Darurat sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tidak ada tawar-menawar soal penerapan aturan PPKM Darurat," tuturnya.

Baca juga: Kabupaten Bogor kembali batasi pengunjung tempat wisata
Baca juga: Pulihkan PAD, Pemkab Bogor bergantung pada sektor wisata
Baca juga: 2.060 pelaku usaha wisata di Puncak Bogor jalani vaksinasi


 

Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar