Ekonom minta pemerintah percepat penyaluran BLT Dana Desa

id Bansos,BLT,danadesa,COVID-19

Ekonom minta pemerintah percepat penyaluran BLT Dana Desa

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. ANTARA/Sugiharto Purnama

Jakarta (ANTARA) - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mendorong penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Bhima mengatakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten, bisa mendorong pejabat di bawahnya untuk segera mengajukan pencairan BLT Dana Desa agar lebih cepat tersalur.

“Percepatan bansos juga penting, sehingga pencairan bisa di atas 80 sampai 85 persen pada saat pelaksanaan perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). BLT Dana Desa perlu didorong karena baru cair 19,4 persen” kata ekonomi Bhima Yudhistira, kepada Antara di Jakarta, Senin.

Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga bisa memberikan asistensi langsung kepada pejabat penyalur bansos, terutama terkait aturan administrasi teknis. Dengan begini, Bhima mengatakan penyaluran bansos bisa lebih cepat.

Ia juga berharap pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial sehingga setiap keluarga bisa mendapatkan setidaknya Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan, khususnya di Jawa dan Bali di mana PPKM Darurat dilaksanakan.

“Asumsinya garis kemiskinan Rp472 ribu per orang, jika satu keluarga ada 3 orang penduduk miskin maka kebutuhan hidup agar keluar dari jurang kemiskinan minimal Rp1,4jt per bulan. Pemberian Rp300 ribu per bulan tidak manusiawi,” katanya.

Pemerintah juga perlu mensubsidi upah karyawan sebesar Rp5 juta per bulan selama tiga bulan, sehingga pelaku usaha tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Pasalnya, perpanjangan PPKM Darurat berpotensi membuat pelaku usaha semakin tertekan setelah satu tahun lebih mencoba bertahan di tengah pandemi COVID-19.

“Pendataan tidak hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga data dari asosiasi dan serikat pekerja,” imbuh Bhima.

Selain itu, pemerintah idealnya membantu peritel di pusat belanja dengan membayar 30 sampai 40 persen biaya sewa selama Juli 2021. Pasalnya, pelaku usaha kecil masih harus membayar uang sewa meski pusat belanja tutup.

Untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih memanfaatkan platform perdagangan elektronik atau e-commerce, pemerintah harus membuat kebijakan konkret seperti subsidi internet 1 GB per hari pada jam sibuk, yakni pukul 08.00 sampai 18.00.

“Bantuan lain adalah subsidi ongkos kirim untuk meningkatkan permintaan produk UMKM,” katanya.

Bhima mengatakan perpanjangan PPKM Darurat berpotensi menekan perekonomian semakin dalam, terutama di sektor transportasi, perhotelan, restoran, dan ritel. Ia memproyeksi pada kuartal III 2021 akan semakin banyak perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran utang, bahkan pailit, hingga melakukan PHK.

Angka kemiskinan pun diperkirakan bertambah hingga satu sampai 1,5 juta orang pada September 2021 dibandingkan September 2020. Sementara itu, menurutnya, perekonomian kuartal III 2021 bisa tumbuh positif 1,5 persen hingga terkontraksi 0,5 persen dalam skenario terburuk.
Baca juga: Mendes minta kades pantau kondisi warga desa di masa PPKM Darurat
Baca juga: Penerima BLT dana desa di Kudus terima vaksinasi COVID-19


Pewarta : Sanya Dinda Susanti/Royke Sinaga
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar