bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warningJakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, Pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota bahkan masyarakat.
"Ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan risiko bencana," kata Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pada Rakor Peringatan Dini dalam Menghadapi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi di Jakarta, ia menjelaskan, berbicara tentang sistem peringatan dini, tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur.
"Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat," katanya.
Lebih lanjut Prasinta menambahkan, untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.
“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujar dia.
Baca juga: Pakar: Perkuat mitigasi untuk bencana hidrometeorologi
Baca juga: Hujan lebat disertai angin diprakirakan meliputi sejumlah provinsi
Prasinta menekankan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.
Pada kesempatan ini, Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menyampaikan peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.
“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial mengenai parameter peringatan dini berbasis komponen kultur.
Baca juga: KemenPUPR siapkan upaya mitigasi sikapi bencana hidrometeorologi basah
Baca juga: Pakar LIPI: Pemahaman kerak bumi penting untuk bantu mitigasi bencana
BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan Whatsapp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antarpemangku maupun mitra di tingkat lokal.
Rakor itu dihadiri oleh BPBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada rakor tersebut BNPB menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Dodo Gunawan dan Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Agus Budianto.
Baca juga: Pakar: Upaya integratif penting dalam pengurangan risiko bencana
Baca juga: Urgensi mitigasi bencana, ancaman tenggelam hingga tsunami Jakarta
Baca juga: Pakar: Keterlibatan komunitas penting untuk pengurangan risiko bencana
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
