terdapat kendala mengenai disparitas pandangan dari berbagai pihak, proses pembebasan lahan yang terkendala Surat Keputusan (SK) dari Sekda Jawa Barat, hingga pengamanan dari kepolisianJakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengawal dan menyelesaikan sejumlah kendala yang menghambat operasional Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) agar kampus tersebut dapat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2022.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam rapat koordinasi, di Jakarta, Rabu, menyebutkan beberapa kendala operasional UIII, di antaranya, terkait perizinan program studi, mekanisme anggaran block grant atau hibah sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), pengadaan furnitur di setiap gedung.
Kemudian juga terdapat kendala mengenai disparitas pandangan dari berbagai pihak, proses pembebasan lahan yang terkendala Surat Keputusan (SK) dari Sekda Jawa Barat, hingga pengamanan dari kepolisian.
“KSP mengawal dan melakukan debottlenecking secara intensif terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan ini. Jika KSP tidak turun tangan, mungkin tidak akan seperti sekarang. Sehingga dalam rapat kali ini, segala hal yang menjadi keluh kesah dan hambatan mari kita perhatikan, kita catat dan realisasikan untuk 2022,” kata Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait di Gedung Bina Graha, sebagaimana keterangan tertulis KSP.
Moeldoko menambahkan KSP dengan Kementerian Agama, dan Rektorat UIII berharap kampus dapat diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 2022.
Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 57/2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada 29 Juni 2016. Proyek ini bernilai Rp3,9 triliun dan berdiri di atas lahan 142,5 hektar.
Kampus UIII terdiri dari tujuh fakultas yakni Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Arsitektur dan Seni. UIII diharapkan menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Saat ini, perkuliahan di kampus UIII sudah dimulai secara daring dengan 98 mahasiswa yang mendapat beasiswa penuh dari total 1009 mahasiswa yang melamar beasiswa.
Sebanyak 34 persen dari total mahasiswa adalah mahasiswa asing yang berasal dari 59 negara.
Pembangunan gedung utama yang meliputi masjid, rektorat dan perpustakaan sudah rampung. Selain itu infrastruktur jaringan internet, asrama mahasiswa, rumah dosen, dan gedung fakultas A juga telah selesai.
Salah satu kendala utama dari operasional UIII, menurut KSP, adalah kawasan yang beririsan langsung dengan lahan verponding atau lahan kepemilikan individu atas tanah hasil produk hukum pertanahan di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian terdapat juga kendala lahan yang belum terdata, dan lahan yang belum memenuhi syarat dengan total seluas 26,82 hektar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen akan menuntaskan masalah pembebasan lahan kampus UIII yang berlokasi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
“Sampai dengan saat ini, lahan tidak bersengketa sebesar 75,73 hektar. Pembebasan lahan sudah dilakukan sebesar 11,09 hektar. Sementara itu, sekitar 16,48 hektar sedang dalam proses pembebasan, dan sisanya seluas 12,4 hektar lahan akan dibebaskan pada tahun 2022,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.
Baca juga: PUPR targetkan pembangunan tahap III Kampus UIII tuntas September 2022
Baca juga: Pemkot Depok apresiasi UIII hijaukan kampus dengan 500 bibit pohon
Baca juga: Moeldoko: UIII perlu didorong untuk diplomasi Islam Indonesia
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
