"Tahun 2021, IPM Indonesia mencapai 72,29 atau meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun 2020 (71,94). Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang maupun hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak,” kata Muhadjir Effendy pada acara Taklimat Bidang PMK "#SDM Unggul, Indonesia Maju" yang diikuti dari YouTube Kemenko PMK di Jakarta, Rabu siang.
Muhadjir mengatakan IPM adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam bidang PMK, selain angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Baca juga: Menko PMK sebut Generasi Z tidak perlu dipaksa belajar apa
Sedangkan kondisi kemiskinan dan ketimpangan nasional di tahun 2021, menurut Muhadjir, masih mengalami perkembangan yang negatif. Tingkat kemiskinan Indonesia pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau naik dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 9,78 persen.
Demikian juga rasio ketimpangan sosial yang diukur pada periode Maret 2021 sebesar 0,384 atau semakin melebar dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 0,381.
“Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada periode September 2020, kondisinya mengalami perkembangan yang positif dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,19 persen dan ketimpangan mencapai 0,385,” katanya.
Muhadjir mengatakan pihaknya menerapkan strategi melalui konsep Siklus PMK 2020-2025 dalam rangka memaksimalkan capaian IPM, kemiskinan, dan ketimpangan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menurut Muhadjir, konsep Siklus PMK tidak hanya dilakukan oleh Kemenko PMK saja, tapi juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan keterlibatan masyarakat.
Baca juga: Mendes PDTT: IPM Papua meningkat jadi 60,44 pada 2020
Saat ini, Kemenko PMK telah melakukan inventarisasi sejumlah indikator yang berkontribusi bagi pencapaian setiap fase siklus PMK.
Lebih kurang ada 150 indikator bidang PMK yang diperoleh dari RPJMN 2020-2024, laporan kinerja kementerian/lembaga 2020, mitra koordinasi Kemenko PMK, maupun sumber lain seperti data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menko PMK mengemukakan ada enam fase Siklus PMK. Pertama, fase prenatal dan ASI atau disebut juga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan balita. Pada fase ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan kecukupan gizi dan pola asuh bayi, batita, dan balita untuk mencegah gagal tumbuh (stunting).
Kedua, fase usia dini anak. Pemerintah telah menginisiasi program Pendidikan Anak Usia Dini- Holistik Integratif (PAUD-HI) yang memaksimalkan kemampuan kognitif anak (stimulasi psikologis, pola asuh yang tepat, pemberian makan yang tepat) termasuk pembiasaan pada nilai-nilai karakter yang baik.
“Fase ketiga ini kita namakan Wajib Belajar atau fase investasi sekolah melalui wajib belajar 12 tahun dan penguatan pendidikan karakter. Namun, kita tahu pencapaian wajib belajar 12 tahun ini masih terkendala dengan belum maksimalnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, dimana APK SMP/sederajat menjadi 95,43 persen tahun 2024 dan APK SMA 84,02 persen,” katanya.
Fase keempat, yaitu fase perguruan tinggi yang menargetkan peningkatan produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Ini sangat dibutuhkan agar Indonesia siap menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada 2030.
Untuk mencapai target dimaksud, berbagai strategi telah dilakukan pemerintah, di antaranya meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
Baca juga: BPS: Jakarta dan DIY capai indeks pembangunan manusia sangat tinggi
Baca juga: BPS: Pembangunan manusia di Indonesia terus alami kemajuan
Kelima, fase produktif ialah fase manusia memasuki dunia kerja, membangun keluarga berkualitas. Persoalannya, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi seperti minimnya serapan tenaga kerja akibat menuntut kompetensi yang tinggi termasuk kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan IT.
“Pada fase ini, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah (PR) besar, yaitu menyiapkan generasi selanjutnya dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, kita sudah mulai melakukan terobosan melalui pembekalan bagi calon pengantin (catin) lewat program bimbingan pranikah. Harapannya, upaya itu juga akan berdampak pada berkurangnya angka bayi berat lahir rendah (BBLR) yang berisiko stunting,” katanya.
Keenam adalah fase lansia. Diharapkan, pada fase ini bisa diwujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat. Pola hidup sehat secara teratur sebagaimana anjuran pada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
