"Anak bagi kami bukan sekadar aksesoris pembangunan tapi objek utama pembangunan kami, menjadi prioritas terutama dalam pembangunan sumber daya manusia," kata Wakil Bupati Berau Agus Tantomo dalam acara pencanangan desa/kelurahan bebas pornografi anak di Desa Maluang, Kabupaten Berau, Selasa.
Pemerintah kabupaten yang melingkupi 100 desa dan 10 kelurahan itu antara lain berusaha membentengi anak-anak dari pornografi yang makin mudah menyebar dan menyusup ke desa-desa seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi dan perluasan akses internet.
"Penyakit (pornografi) yang dulu diderita masyarakat perkotaan sekarang mulai menghinggapi kampung," tuturnya.
Dia menuturkan bahwa ada 435.000 situs pornografi yang bisa diakses, dan sekitar 65 persen anak-anak berusia sembilan sampai 19 tahun sekarang memiliki telepon pintar, sehingga tidak heran kalau kasus-kasus anak terkait pornografi masih tinggi.
"Hari ini anak tidak hanya sebagai objek pornografi tapi anak juga menjadi pelaku pornografi," ujarnya.
Tanpa upaya pembinaan untuk membentengi anak dari pornografi, ia mengatakan, generasi masa depan tidak akan bisa berperan optimal dalam membangun bangsa dan bonus demografi tahun 2030 bisa jadi sia-sia.
"Kalau generasi ini tidak kita siapkan sekarang, bisa jadi apa itu nanti anak-anak yang kita punya sekarang," tuturnya.
Dia berharap pencanangan desa bebas pornografi diikuti langkah konkret kepala kampung dan dinas-dinas terkait untuk mengembangkan desa-desa bebas pornografi anak.
Ia mencontohkan Dinas Pendidikan harus melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah dan memeriksa konten-konten di telepon pintar siswa untuk memastikan tidak ada konten berbau pornografi. Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memastikan taman-taman yang dibangun tidak menjadi tempat mesum.
Kepala Kampung Maluang Mochtar mengatakan internet seperti pisau bermata dua, bisa membawa manfaat positif atau negatif tergantung orang yang menggunakannya.
"Internet juga gampang diakses di sini, berarti potensi pornografi bisa terjadi di sini. Kami akui pernah ada masalah terkait pornografi anak di sini," ujarnya.
"Kami berusaha untuk membuat wajah kampung banyak memancarkan aura positif daripada negatif," kata Mochtar, yang menganjurkan semua orang bijak menggunakan internet.
Ia menjelaskan kampung sudah membuat peraturan untuk mendukung pemenuhan hak anak dan mengampanyekan bahaya pornografi di tingkat rumah tangga pada 17 Agustus 2018.
"Tentunya ke depan setelah pencanangan ini kami harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan mimpi Maluang menjadi kampung bebas pornografi anak," ujarnya.
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
