"Terlalu naif kalau dikait-kaitkan. Penundaan itu karena pemerintah melihat bahwa kenaikan dolar AS dan kenaikan harga minyak masih bisa di-'manage' risiko fiskalnya oleh pemerintah sehingga tidak perlu ada kenaikan harga BBM untuk saat ini," kata Misbakhun melalui pesan singkat yang diterima Antaranews di Jakarta, Kamis.
Penundaan itu, kata dia, juga menunjukkan komitmen politik ekonomi Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa semua harga kebutuhan pokok rakyat tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.
"Ini menyangkut keberpihakan pemerintahan Pak Jokowi pada rakyat kecil," jelas dia.
Dia mengatakan berkaitan dengan Pilpres, jika melihat survei yang ada, posisi Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat terus menguat hari demi hari, sehingga seluruh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak khawatir atas elektabilitas Jokowi saat ini.
"Memang kami harus hati-hati dalam mengambil kebijakan karena rawan dijadikan gorengan politik oleh pihak capres lainnya," jelas Misbakhun.
Misbakhun merasa kubu lain kerap menjadikan hampir semua isu sebagai komoditas bahan kritik tanpa memperhatikan lagi substansi kritiknya.
"Mereka miskin konsep dan dangkal dalam membangun narasi program. Akibatnya semua dijadikan bahan kritik dan polemik di ruang publik karena kehilangan narasi besar membangun negara," ujar dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
