Kemenko PMK beberkan kendala penanganan gempa NTB

id Kemenko PMK,Rehabilitasi dan rekonstruksi gempa,Gempa NTB,Gempa Lombok,pembangunan rika,rumah rusak

Kemenko PMK beberkan kendala penanganan gempa NTB

Sejumlah warga korban gempa bumi membangun sendiri hunian sementaranya di Dusun Menggala Timur, Desa Pemenang Barat, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Rabu (24/10/2018). Sejumlah warga di daerah tersebut mengaku membuat hunian sementara mereka secara swadaya yang dibangun di lahan pertanian miliknya sambil menunggu bantuan pembangunan rumah yang dijanjikan pemerintah. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.   

Mataram (ANTARA) - Deputi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Mayjen TNI Dody Usodo Hargo mengakui masih menemukan sejumlah kendala dalam percepatan penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.

"Semua masukan yang ada akan dijadikan bahan pada saat rapat nanti, seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggungjawaban, masalah adanya duplikasi KK dan nama korban di internal di NTB sendiri, masih ada miss karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya berbeda," ujarnya usai rapat koordinasi percepatan penanganan pascabencana gempa bumi di Mataram, Senin.

Ia menyampaikan bahwa misi kedatangannya ke NTB untuk memonitor dan mengevalusi terkait dengan proses percepatan pembangunan pascabencana karena dari Pemerintah Pusat seluruh kebutuhan dan keperluan untuk percepatan pemulihan pascabencana sudah didukung.

Karena itu, menurutnya, permasalahan inilah yang perlu diselesaikan, dipilah mana yang bisa dibawa untuk rapat ditingkat pusat maka akan diselesaikan di tingkat Kementerian dan mana yang bisa diselesaikan di internal Provinsi NTB akan diselesaikan di NTB.

Ia juga mempertimbangkan saran Danrem 162 WB, tentang rumah tahan gempa jenis rumah instan kayu (Rika), agar warga yang belum mendapat ganti rumah, mendapat ganti dalam bentuk lain karena  keterbatasan kayu lokal dan jika mengambil kayu dari luar juga memakan waktu dan proses yang lama.

"Ingin mengatasi bencana justru akan timbul bencana baru dengan penebangan hutan secara illegal," ujarnya.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan di antaranya masalah administrasi, data yang masih belum valid dan terbatasnya bahan dasar seperti semen dan plat baja.

Danrem, mengakui sudah mengupayakan semaksimal mungkin sehingga proses percepatan rehab rekon bisa mencapai target sampai tanggal 12 April 2019.

"Kita sudah berupaya maksimal untuk menindak lanjuti semua permasalahan yang ada pascagempa, namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan proses dan kesabaran kita bersama," jelasnya.

Menurut Danrem, pemerintah tidak tinggal diam tapi justru melakukan berbagai percepatan proses rehab rekon seperti penyederhanaan birokrasi, pencairan dana stimulan dan mendatangkan ribuan TNI untuk membantu proses percepatan rehab rekon.

"Progres percepatan rehab rekon selama dua bulan terakhir sudah lebih dari 8.000 rumah yang terbangun, artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya tahapan dan juga sangat membantu mengingat dinamika di lapangan, namun itu dilakukan dengan koordinasi ketat lintas sektoral dengan terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pasukan TNI yang sudah tergelar sebanyak 1.000 orang di seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan rincian 3 SSK di Kabupaten Lombok Utara, Lobar 1 SSK, Mataram 1 SSK, Loteng 1 SSK, lotim 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan KSB 1 SSK.

"Kami sudah koordinasikan terkait dengan adanya penambahan personel pascagempa terakhir sebanyak 1- 2 SSK atau 200 orang personel," katanya.  

Baca juga: NTB targetkan pembangunan 58.000 rumah korban gempa tuntas April
Baca juga: Gempa Lombok dibangkitkan sesar yang belum terpetakan

 

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar