...kalau lihat kepentingan politiknya tentu kita hanya bangun di Pulau Jawa sajaJakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan.
"Dengan telah selesainya beberapa proyek infrastruktur turut berkontribusi pada peningkatan Indeks Daya Saing Global Indonesia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) dari semula peringkat 41 (2016-2017) menjadi peringkat 36 (2017-2018). Meskipun demikian masih di bawah Malaysia (peringkat 23) dan Singapura (peringkat 3). Bahkan Vietnam (peringkat 55) terus berusaha mengejar kita," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa apabila infrastruktur Indonesia stagnan maka daya tarik investasi negeri ini akan kalah dari Vietnam. "Ketiadaan infrastruktur yang cukup akan membuat produk Indonesia sulit bersaing, seperti konektivitas yang tidak lancar mengakibatkan biaya logistik kita jauh lebih mahal daripada Malaysia, Singapura, Filipina," ujarnya Basuki.
Sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Kebijakan ini menjadi tidak populis karena dampak dari pembangunan infrastruktur baru dapat dirasakan dalam jangka menengah.
"Saat ini beberapa ruas tol belum ramai. Hal ini serupa kalau kita lihat pada awal Jalan Tol Jagorawi baru beroperasi, yang lewat juga tidak seramai sekarang. Butuh waktu 10 tahun bagi Tol Jagorawi untuk layak dari segi finansial dan lalu lintasnya meningkat. Begitu pula dengan Tol Purbaleunyi yang butuh waktu sekitar lima tahun sehingga padat seperti sekarang," kata Menteri PUPR itu.
Dia juga menambahkan bahwa dalam membangun konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda, sebagai contoh Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalannya.
Dalam periode 2015-2019 pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
Pembangunan infrastruktur secara Indonesia Sentris diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Untuk itu kenapa kita banyak membangun infrastruktur di Papua, NTT, dan kawasan perbatasan, kalau lihat kepentingan politiknya tentu kita hanya bangun di Pulau Jawa saja," katanya.
Baca juga: Ini alasan pemerintah tetap subsidi KRL, meski banyak gangguan
Baca juga: Tekan subsidi, Manajemen KAI diminta kreatif cari pendapatan nontiket
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
