Sidoarjo (ANTARA) - Cendekiawan muslim Sidoarjo mengajak kepada masyarakat untuk menahan diri dan bersikap dewasa dalam menghadapi gerakan people power menyikapi hasil Pemilu 2019 demi menjaga kesantunan dan juga keamanan bangsa.

"Kedewasaan sikap, menunjukan Bangsa Indonesia adalah negeri yang santun, para elit politiknya bisa menjadi teladan. Pemilu itu hanya lima tahunan, kalau tidak puas akan hasilnya tinggal tunggu lima tahun kemudian, kalau tidak puas juga ada koridornya," kata Ahmad Firdausi, Cendekiawan Muslim asal Sidoarjo, Senin.

Sekretaris Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Timur ini menuturkan, salah satu sakuran yang bisa digunakan untuk menyalurkan ketidakpuasan itu salah satunya bisa melalui Bawaslu, melalui Mahkamah Konstitusi.

"Jangan di luar aturan, yang di luar konstitusi," katanya.

Ia mengemukakan, seluruh pihak harus melihat bahwa keutuhan negara lebih utama dan dibutuhkan kedewasaan sikap, atau bahasa hawanya "legowo", bahwa kalah dan menang dalam kontestasi itu biasa.

"Jangan sampai kita yang kalah terus melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional, seperti gerakan people power," katanya.

Ia mengatakan, gerakan "people power" menyikapi proses demokrasi dalam Pemilu 2019, seolah gerakan yang terencana dari salah satu pihak yang tidak terima.

"Namun, gerakan ini jelas mengganggu stabilitas Negara. Karena 'people power' itu jelas rentan menimbulkan gesekan, kerusuhan, dampaknya adalah terganggunya keamanan serta kenyamanan masyarakat," katanya.

Saat ini, lanjut dia, bangsa Indonesia sedang menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi tidak perlu terprovokasi ikutan gerakan people power. "Marilah saling menahan diri, untuk kembali hati yang fitrah. Bersama-sama kembali membangun Indonesia menuju kejayaannya," pesan lulusan Ilmu Politik Universitas Airlangga tersebut.

Penolakan people power juga diutarakan dari kalangan mahasiswa di Sidoarjo, Presiden BEM Unusida, Rifaul Doni menilai "people power" adalah gerakan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu 2019 yang menyalahi koridor konstitusi.

"Bagi yang kalah jika tidak puas kan harusnya melalui mekanisme-mekanisme. Apakah harus dilalui dengan pengerahan massa besar-besaran. Toh menurut kami, Pemilu 2019 sudah berjalan dengan jurdil dan sesuai aturan," ujarnya.

Di Kabupaten Sidoarjo, Rifaul mengapresiasi berbagai tahapan hingga pascarapat pleno Pemilu 2019 sampai ke tingkat propinsi pun telah berjalan jujur, adil dan sukses.

"Marilah kita, khususnya generasi muda bangsa menjadi penyemangat untuk pentingnya bersatu dan guyub rukun kembali. Persoalan membangun Tanah Air jauh lebih penting dari pada ikutan 'people power'," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019