Politik Hukum

DPR dan Pemerintah sepakat tak ada revisi UU Pilkada tahun ini

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ...

Mahkamah Konstitusi: Uji materi soal ijazah capres wajib autentikasi tidak dapat diterima

Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara uji materi yang meminta agar ijazah calon presiden dan calon wakil presiden wajib dilakukan autentikasi faktual tidak dapat diterima. Menurut MK, permohonan ...

Mendagri: Pemerintah mengembalikan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan nilai total Rp10,6 ...

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer menghadapi sidang perdana kasus pemerasan K3

Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025 Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan menghadapi sidang perdana kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenakerdi ...

KPK mengusut asal-usul barang bukti 1,3 kilogram logam mulia pada kasus pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut asal-usul barang bukti berupa logam mulia seberat 1,3 kilogram senilai sekitar Rp3,42 miliar padakasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di ...

KY terus upayakan peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan berkeadilan bagi hakim merespons aspirasi hakim ad hoc yang belakangan menyuarakan kegelisahan akibat besaran tunjangan ...

Wamenkum berharap tugas Satpol PP lebih profesional dengan KUHP baru

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej berharap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan dapat berjalan lebih profesional, proporsional, dan berorientasi pada ...

KPK menduga biro haji khusus memberi uang ke Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro penyelenggara haji khusus memberikan sejumlah uang kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup ...

LBH APIK NTT: Kasus KDRT mendominasi kekerasan terhadap perempuan 2025

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) mencatat selama 2025 kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didominasi kasus Kekerasan Dalam ...

Komisi III DPR mulai membahas pembentukan RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya memaksimalkan pemberantasan tindak ...