Politik Hukum

UI: Penonaktifan sementara 16 mahasiswa FH bukan sanksi akhir

Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa penonaktifan sementara 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI dalam kasus dugaan pelecehan verbal bukan merupakan bentuk sanksi akhir, melainkan bagian dari proses ...

Pengadilan Militer menerima berkas perkara penganiayaan Aktivis KontraS

Pengadilan Militer II-08 Jakarta resmi menerima berkas perkara kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus dari Oditurat ...

KPK mendalami pengaturan lelang pembangunan jalur kereta api di Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengaturan lelang pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ...

Ahli mendorong MK revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Kemenkum NTT menjajaki kerja sama KI dengan lima kampus di Kupang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menjajaki kerja sama dengan lima kampus di Kota Kupang guna memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan ...

Bareskrim Polri membongkar keberadaan pabrik gas N2O "Whip Pink"

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil membongkar keberadaan pabrik yang memproduksi gas N2O merek Whip Pink. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) ...

Berkas penganiayaan Aktivis KontraS segera dilimpahkan ke pengadilan militer

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya memastikan berkas perkara kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunusakan ...

Polri mempermudah masyarakat bayar pajak kendaraan bekas tanpa KTP awal

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bekas dengan tetap dapat membayar pajak tanpa harus melampirkan KTP pemilik awal. Kemudahan itu untuk ...

Baleg DPR menindaklanjuti putusan MK soal kerugian negara

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal frasa kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi, salah satunya dengan mendorong revisi ...

Kemenkum NTT dan Pemkab Nagekeo berkoordinasi guna menyusun tujuh Raperda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT)melakukankoordinasi bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nagekeo untukpenyusunan tujuh rancangan peraturan ...