#DPR RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Anwar Sadad (AS) untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) meningkatkan layanan kekayaan intelektual (KI) dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Sumba Timur guna memperluas akses ...

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum Badan Gizi Nasional untuk mendesain ulang program Makan Bergizi Gratis. ...

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) periode 2022–2027 Maqdir Ismail mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset mengatur standardisasi bukti yang jelas dan ...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta putusan Mahkamah Konstitusi soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikanditerapkan mulai tahun ...

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai pembaruan regulasi fiskal daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam mendorong investasi, ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (Kanwil Imigrasi NTT) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan DPR RI untuk mempercepat pembentukan Kantor ...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait pengeluaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana bidang pendidikan dalam Anggaran ...

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah RI mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan. ...