#HUKUM

Kumpulan berita hukum, ditemukan 7282 berita.

Wali Kota New York mendesak AS tegakkan perintah penangkapan Netanyahu

Wali Kota New YorkZohran Mamdanimenyebut Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang” dan mendesak pemerintah Amerika Serikat menegakkan surat perintah ...

Polda Metro masih mendalami dua laporan terhadap pengacara HP

Polda Metro Jaya masih menelaah dua laporan polisi yang ditujukan kepada pengacara berinisial HP, serta mendalami keterangan pihak pelapor dan barang bukti yang diserahkan. ​Kabid Humas Polda ...

Akademisi: Proses hukum eks Jampidsus menjadi tolak ukur independensi APH

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta Profesor Firdaus Syam berpendapat proses hukum terhadap perkara yang tengah berjalan, termasuk yang berkaitan dengan mantan Jampidsus ...

Menteri PKP: Syarat alas hak calon penerima BSPS perlu dipermudah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan syarat alas hak calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) perlu dipermudah. Menurut dia, ...

Menteri PKP segera membentuk badan layanan umum terkait perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siraitmengatakan siap membentuk badan layanan umum atau BLU terkait perumahan. "Memang Kementerian PKP belum punya BLU, berkat ...

Akademisi: Ada dugaan skema "safe house" pada kasus eks Jampidsus

Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Maria Silvya Wangga menilai terdapat dugaan penggunaan skema safe house dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ...

KPK: UU Perampasan Aset mempercepat upaya pemberantasan korupsi

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Waluyo mengemukakan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas DPR menjadi salah satu instrumen yang ...

Pakar: Penegakan hukum terhadap pejabat tidak perlu izin Presiden

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai penegakan hukum terhadap pejabat negara tidak memerlukan izin presiden karena tidak diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Margarito ...

Kemenkum NTT harmonisasi dua regulasi APBD Ngada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan dua rancangan regulasi APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan ...

Kemenkum NTT harmonisasi Ranperda APBD Sabu Raijua demi akuntabilitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 demi ...