#KAPOLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan pemandu konstitusional untuk amandemen ...

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masihmempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri atau ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...

Polda Metro Jaya memastikan tetap menjaga keseimbangan antara proses hukum dan hak tersangka Roy Suryo (RS), Rismon Sianipar Hasiholan (RH) dan Tifauzia Tyassuma (TT) dalam rangkaian penyidikan yang ...

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi ...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang meminta akhir masa jabatan Kapolri disamakan dengan masa jabatan presiden dan anggota kabinet. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ...

Mendekati ujung 2025, agenda reformasi kepolisian mencapaikemajuan strategis. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade, pembaruan dilakukan secara ganda dan simultan dari sisi internal dan ...