#PANJA DPR

Kumpulan berita panja dpr, ditemukan 92 berita.

Kementerian Hajij menargetkan biaya haji 2026 diputuskan pada November 2025

Kementerian Haji dan Umrah menargetkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 bisa diputuskan pada November 2025, sehingga meminta Komisi VIII DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja ...

Menkum: Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti Badan Pengaturan BUMN

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menghapus keberadaan Kementerian BUMN dan menggantinya dengan Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) ...

Panja RUU BUMN mengubah 84 pasal, atur larangan rangkap jabatan

Panitia Kerja (Panja) RUU Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan ...

Banggar DPR dan pemerintah menyetujui postur terbaru RAPBN 2026

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah menyepakati revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. ...

Menyelamatkan daya saing industri nasional Indonesia

Turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking tahun 2025 menjadi sinyal keras bagi pemerintah dan pelaku industri. Dari 69 negara yang disurvei, Indonesia merosot ...

Pemerintah menyerahkan DIM RUU Haji dan Umrah ke DPR

Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (18/8). Menteri Hukum (Menkum) ...

Ketua KPK mengaku tidak dilibatkan saat pemerintah bahas DIM RUU KUHAP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.mengaku lembaga antirasuah ini tidak dilibatkan saat pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab ...

KPK berharap dapat bertemu Komisi III DPR bahas RUU KUHAP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berharap lembaga antirasuah ini dapat bertemu dengan Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU ...

Ketua KPK: RUU KUHAP berpotensial kurangi fungsi pemberantasan korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ...

Komisi III DPR menolak RUU KUHAP disebut ugal-ugalan dan draf disembunyikan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menolak pernyataan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ...