Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan posisi partainya yang nantinya berada di dalam ataupun luar pemerintahan baru dilakukan demi kepentingan rakyat.
"Posisinya di dalam ataupun di luar itu kan garis besarnya bagi kepentingan rakyat," ujar Hasto di Jakarta, Jumat, (12/4/2024).
Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.
Baca juga: MK mulai gelar rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres
Baca juga: Refly Harun hadir dalam aksi tolak hasil Pemilu 2024
Baca juga: KPU terkait rencana PDIP tidak lantik caleg: Itu kebijakan internal!
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP: Di dalam atau luar pemerintahan demi kepentingan rakyat
"Posisinya di dalam ataupun di luar itu kan garis besarnya bagi kepentingan rakyat," ujar Hasto di Jakarta, Jumat, (12/4/2024).
Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.
Baca juga: MK mulai gelar rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres
Baca juga: Refly Harun hadir dalam aksi tolak hasil Pemilu 2024
Baca juga: KPU terkait rencana PDIP tidak lantik caleg: Itu kebijakan internal!
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP: Di dalam atau luar pemerintahan demi kepentingan rakyat