Kupang (ANTARA) - Sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Timur telah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) kepada kantor akuntan publik.
"Sampai petang ini, tinggal PBB saja yang belum menyerahkan LPPDK, sedang parpol lainnya sudah menyerahkannya," kata juru bicara KPU NTT Yosafat Koli kepada Antara di Kupang, Kamis (2/5).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan perkembangan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) baik oleh parpol maupun calon DPD.
Menurut dia, parpol maupun DPD yang belum menyerahkan LPPDK diharapkan sudah bisa menyerahkannya paling lambat petang ini, menginggat masa waktu penyerahan akan berakhir pada pukul 18.00 WITA.
Yosafat Koli menambahkan, Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki waktu 30 hari untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, baik parpol maupun DPD.
Dia menjelaskan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada dasarnya langsung diserahkan ke KAP, tetapi proses penyerahan berkas tetap di kantor KPU untuk tingkat KPU provinsi untuk calon anggota DPD dan kepengurusan parpol tingkat provinsi.
Sementara KPU kabupaten/kota untuk kepengurusan parpol di tingkat tersebut, katanya menjelaskan.
Cakupan audit yang dilakukan KAP adalah audit compliance (kepatuhan). Kedua, metode memaparkan fakta-fakta yang ditemukan KAP dalam mengaudit laporan.
"Sampai petang ini, tinggal PBB saja yang belum menyerahkan LPPDK, sedang parpol lainnya sudah menyerahkannya," kata juru bicara KPU NTT Yosafat Koli kepada Antara di Kupang, Kamis (2/5).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan perkembangan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) baik oleh parpol maupun calon DPD.
Menurut dia, parpol maupun DPD yang belum menyerahkan LPPDK diharapkan sudah bisa menyerahkannya paling lambat petang ini, menginggat masa waktu penyerahan akan berakhir pada pukul 18.00 WITA.
Yosafat Koli menambahkan, Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki waktu 30 hari untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, baik parpol maupun DPD.
Dia menjelaskan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada dasarnya langsung diserahkan ke KAP, tetapi proses penyerahan berkas tetap di kantor KPU untuk tingkat KPU provinsi untuk calon anggota DPD dan kepengurusan parpol tingkat provinsi.
Sementara KPU kabupaten/kota untuk kepengurusan parpol di tingkat tersebut, katanya menjelaskan.
Cakupan audit yang dilakukan KAP adalah audit compliance (kepatuhan). Kedua, metode memaparkan fakta-fakta yang ditemukan KAP dalam mengaudit laporan.