Kupang (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyatakan keprihatinannya dan mengutuk keras, peristiwa serangan bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada Rabu (13/11).
"MUI merasa prihatin karena di tengah keterbukaan pemerintah saat ini, masih ada warga bangsa ini yang menyampaikan keinginan melalui serangan bom," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abdul Kadir Makarim di Kupang, Kamis (14/11).
Menurut dia, pemerintah sudah sangat terbuka, bahkan menerima saran dan kritikan dari setiap elemen masyarakat bangsa ini, untuk kepentingan perbaikan pembangunan bangsa ini.
"Pemerintah sudah memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginan, sehingga cara-cara menggunakan bom untuk mengoreski pemerintah seharusnya sudah tidak boleh ada lagi," katanya.
"Ada umat yang tidak bersalah, tetapi harus menjadi korban karena perbuatan mereka yang tidak berprikemanusiaan," kata Abdul Kadir Makarim.
Makarim juga menghimbau warga di provinsi berbasis kepulauan itu, untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
"Semua umat harus tetap menjaga kerukunan yang telah tumbuh dan berkembang di NTT selama bertahun-tahun. Jangan ada tindakan yang menodai kerukunan umat beragama di daerah ini," katanya.
"MUI merasa prihatin karena di tengah keterbukaan pemerintah saat ini, masih ada warga bangsa ini yang menyampaikan keinginan melalui serangan bom," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abdul Kadir Makarim di Kupang, Kamis (14/11).
Menurut dia, pemerintah sudah sangat terbuka, bahkan menerima saran dan kritikan dari setiap elemen masyarakat bangsa ini, untuk kepentingan perbaikan pembangunan bangsa ini.
"Pemerintah sudah memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginan, sehingga cara-cara menggunakan bom untuk mengoreski pemerintah seharusnya sudah tidak boleh ada lagi," katanya.
"Ada umat yang tidak bersalah, tetapi harus menjadi korban karena perbuatan mereka yang tidak berprikemanusiaan," kata Abdul Kadir Makarim.
Makarim juga menghimbau warga di provinsi berbasis kepulauan itu, untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
"Semua umat harus tetap menjaga kerukunan yang telah tumbuh dan berkembang di NTT selama bertahun-tahun. Jangan ada tindakan yang menodai kerukunan umat beragama di daerah ini," katanya.