Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat pinjaman dana sebesar Rp150 miliar dari Bank NTT unuk membangun infrastruktur jalan provinsi di daerah ini.
"Pinjaman daerah ini sudah disepakati melalui penandatangan kontrak oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan Bank NTT pada Kamis (19/3) pagi tadi," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, kepada Antara di Kupang, Kamis (19/3).
Pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan provinsi sepanjang 108 kilometer dalam tahun ini.
Marius menjelaskan, jumlah pinjaman yang disepakati tersebut masih berada di bawah rencana pemerintah provinsi sebelumnya yang menargetkan pinjaman sebesar Rp900 miliar.
Pinjaman yang direncanakan itu lanjut dia, dibagi dalam dua tahap yakni pada 2020 dan 2021 masing-masing senilai Rp450 miliar.
"Tetapi karena terbentur aturan di perbankan sehingga pinjaman yang memungkinkan disalurkan dalam tahun ini sebesar Rp150 miliar," katanya.
Marius mengatakan, untuk itu pemerintah provinsi akan melakukan pinjaman lagi ke pihak PT Sarana Multi Infrastruktur, salah satu lembaga keuangan atau BUMN dari Kementerian Keuangan RI.
Pemerintah provinsi menargetkan akan mendapat pinjaman dengan total Rp450 miliar pada 2020 ini, katanya.
"Dengan begitu sampai 2021 mendatang jalan provinsi yang masih rusak di daerah ini dapat dibangun berupa aspal atau hotmix," katanya.
"Pinjaman daerah ini sudah disepakati melalui penandatangan kontrak oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan Bank NTT pada Kamis (19/3) pagi tadi," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, kepada Antara di Kupang, Kamis (19/3).
Pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur jalan provinsi sepanjang 108 kilometer dalam tahun ini.
Marius menjelaskan, jumlah pinjaman yang disepakati tersebut masih berada di bawah rencana pemerintah provinsi sebelumnya yang menargetkan pinjaman sebesar Rp900 miliar.
Pinjaman yang direncanakan itu lanjut dia, dibagi dalam dua tahap yakni pada 2020 dan 2021 masing-masing senilai Rp450 miliar.
"Tetapi karena terbentur aturan di perbankan sehingga pinjaman yang memungkinkan disalurkan dalam tahun ini sebesar Rp150 miliar," katanya.
Marius mengatakan, untuk itu pemerintah provinsi akan melakukan pinjaman lagi ke pihak PT Sarana Multi Infrastruktur, salah satu lembaga keuangan atau BUMN dari Kementerian Keuangan RI.
Pemerintah provinsi menargetkan akan mendapat pinjaman dengan total Rp450 miliar pada 2020 ini, katanya.
"Dengan begitu sampai 2021 mendatang jalan provinsi yang masih rusak di daerah ini dapat dibangun berupa aspal atau hotmix," katanya.