Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, di Kupang, Sabtu (28/3), meminta para bupati dan wali kota untuk merancang ulang anggaran 2020 yang tidak perlu untuk digunakan dalam mempercepat upaya penanggulangan bencana virus Corona (COVID-19).
Ia mengatakan, dukungan anggaran yang memadai sangat penting dalam upaya percepatan penanggulangan wabah COVID-19 di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Untuk itu para bupati dan wali kota di NTT agar menyiapkan secara sungguh pikiran dan tenaga dalam menanggulangi bencana ini termasuk menyiapkan dukungan anggaran," kata dia.
Baca juga: Tanggulangi COVID-19, NTT pangkas dana perjalanan dinas
Ia berharap, para kepala daerah di 22 kabupaten/kota setempat untuk mendesain ulang anggaran 2020 yang tidak perlu dan mendesak, agar dialokasikan untuk kepentingan penanggulangan percepatan bencana COVID-19.
"Sesuai instruksi Presiden, kita harus mendesain kembali anggaran-anggaran yang tidak perlu. Contohnya seperti perjalanan dinas, kita akan hilangkan dalam beberapa bulan, sekitar enam bulan ke depan untuk menangani dampak dari COVID-19. Hal seperti ini harus bisa dilakukan para kepala daerah di NTT," kata dia.
Mantan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR itu mengatakan, dampak bencana CPVID-19 tidak hanya pada masalah kesehatan tapi juga sosial-ekonomi masyarakat di NTT yang harus juga disiapkan guna membantu masyarakat yang ikut terdampak bencana ini.
Baca juga: Perlu relokasi APBD untuk penanganan COVID-19 di NTT
Ia mengatakan, dukungan anggaran yang memadai sangat penting dalam upaya percepatan penanggulangan wabah COVID-19 di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Untuk itu para bupati dan wali kota di NTT agar menyiapkan secara sungguh pikiran dan tenaga dalam menanggulangi bencana ini termasuk menyiapkan dukungan anggaran," kata dia.
Baca juga: Tanggulangi COVID-19, NTT pangkas dana perjalanan dinas
Ia berharap, para kepala daerah di 22 kabupaten/kota setempat untuk mendesain ulang anggaran 2020 yang tidak perlu dan mendesak, agar dialokasikan untuk kepentingan penanggulangan percepatan bencana COVID-19.
"Sesuai instruksi Presiden, kita harus mendesain kembali anggaran-anggaran yang tidak perlu. Contohnya seperti perjalanan dinas, kita akan hilangkan dalam beberapa bulan, sekitar enam bulan ke depan untuk menangani dampak dari COVID-19. Hal seperti ini harus bisa dilakukan para kepala daerah di NTT," kata dia.
Mantan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR itu mengatakan, dampak bencana CPVID-19 tidak hanya pada masalah kesehatan tapi juga sosial-ekonomi masyarakat di NTT yang harus juga disiapkan guna membantu masyarakat yang ikut terdampak bencana ini.
Baca juga: Perlu relokasi APBD untuk penanganan COVID-19 di NTT