Kupang (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Kolfidus meminta agar normal baru di provinsi berbasis kepulauan itu, diterapkan secara bertahap dan terukur, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih masif.
Selain diprioritaskan kepada aspek-aspek yang diyakini orang sudah sanggup menjalankan secara efektif pola kehidupan baru, kata Emanuel Kolfidus kepada ANTARA di Kupang, Kamis, (28/5).
Sekretaris Fraksi PDI Perjungan DPRD NTT ini mengemukakan hal itu, menanggapi rencana Pemerintah NTT mulai menerapkan normal baru dengan membuka kembali aktivitas publik mulai 15 Juni 2020.
"Langkah membuka kembali aktivitas publik, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terukur, dari paradigma waktu dan tempat, serta diprioritaskan kepada aspek-aspek yang diyakini orang sudah sanggup menjalankan secara efektif pola kehidupan baru dimaksud," katanya.
Baca juga: Dewan minta Pemda prioritaskan penanganan dampak COVID-19
"Jadi dimulai bertahap, sampai pada akhirnya, semua masyarakat menjadikan pola hidup baru (new normal) sebagai 'way of life', katanya menjelaskan.
Dia menambahkan, kebijakan ini juga harus bersifat protektif kepada kelompok-kelompom rentan, yaitu anak-anak, orang lanjut usia dan orang dengan gangguan kesehatan bawaan.
Selanjutnya, kebijakan-kebijakan terkait COVID-19 harus selalu terlegitimasi, terukur dan terkoordinasi dengan baik, termasuk koordinasi kepada kabupaten/kota untuk menerapkan langkah yang seragam dan prosedural.
Baca juga: Dewan segera telusuri keluhan kelangkaan APD di NTT
"Harus satu payung aturan dan satu komando, supaya ada sinergi dan integrasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di NTT," katanya.
Dia juga mengharapkan perlu adanya maklumat bersama untuk berdisiplin kesehatan, karena ketika satu saja orang tidak disiplin, dia telah menggangu semua orang.
Maklumat disiplin ini harus disosialisasikan dan diedukasi secara masif, sebelum sampai kepada terbentuknya satu masyarakat baru, katanya menambahkan.
Didahuli pemetaan
Dia menambahkan, kebijakan Gubernur NTT untuk membuka kembali aktivitas publik juga harus didahului dengan pemetaan terhadap perkembangan curva Virus Corona jenis baru (COVID-19) di daerah itu.
Selain kesiapan masyarakat untuk memulai pola hidup baru (new normal), yang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kebijakan membuka kembali aktivitas publik oleh Gubernur NTT harus didahului dengan pemetaan yang akurat melibatkan pakar kesehatan masyarakat," katanya.
Pelibatan pakar kesehatan masyarakat ini penting untuk memastikan sejauhmana trend COVID- 19 sudah mulai menurun, dan sudah benar-benar dapat dikendalikan, katanya menambahkan. ***2***
Selain diprioritaskan kepada aspek-aspek yang diyakini orang sudah sanggup menjalankan secara efektif pola kehidupan baru, kata Emanuel Kolfidus kepada ANTARA di Kupang, Kamis, (28/5).
Sekretaris Fraksi PDI Perjungan DPRD NTT ini mengemukakan hal itu, menanggapi rencana Pemerintah NTT mulai menerapkan normal baru dengan membuka kembali aktivitas publik mulai 15 Juni 2020.
"Langkah membuka kembali aktivitas publik, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terukur, dari paradigma waktu dan tempat, serta diprioritaskan kepada aspek-aspek yang diyakini orang sudah sanggup menjalankan secara efektif pola kehidupan baru dimaksud," katanya.
Baca juga: Dewan minta Pemda prioritaskan penanganan dampak COVID-19
"Jadi dimulai bertahap, sampai pada akhirnya, semua masyarakat menjadikan pola hidup baru (new normal) sebagai 'way of life', katanya menjelaskan.
Dia menambahkan, kebijakan ini juga harus bersifat protektif kepada kelompok-kelompom rentan, yaitu anak-anak, orang lanjut usia dan orang dengan gangguan kesehatan bawaan.
Selanjutnya, kebijakan-kebijakan terkait COVID-19 harus selalu terlegitimasi, terukur dan terkoordinasi dengan baik, termasuk koordinasi kepada kabupaten/kota untuk menerapkan langkah yang seragam dan prosedural.
Baca juga: Dewan segera telusuri keluhan kelangkaan APD di NTT
"Harus satu payung aturan dan satu komando, supaya ada sinergi dan integrasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di NTT," katanya.
Dia juga mengharapkan perlu adanya maklumat bersama untuk berdisiplin kesehatan, karena ketika satu saja orang tidak disiplin, dia telah menggangu semua orang.
Maklumat disiplin ini harus disosialisasikan dan diedukasi secara masif, sebelum sampai kepada terbentuknya satu masyarakat baru, katanya menambahkan.
Didahuli pemetaan
Dia menambahkan, kebijakan Gubernur NTT untuk membuka kembali aktivitas publik juga harus didahului dengan pemetaan terhadap perkembangan curva Virus Corona jenis baru (COVID-19) di daerah itu.
Selain kesiapan masyarakat untuk memulai pola hidup baru (new normal), yang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kebijakan membuka kembali aktivitas publik oleh Gubernur NTT harus didahului dengan pemetaan yang akurat melibatkan pakar kesehatan masyarakat," katanya.
Pelibatan pakar kesehatan masyarakat ini penting untuk memastikan sejauhmana trend COVID- 19 sudah mulai menurun, dan sudah benar-benar dapat dikendalikan, katanya menambahkan. ***2***