Belanda Survei Arus Laut Labuan Bajo
Rabu, 19 Juli 2017 12:14 WIB
Tidal Bridge, sebuah perusahaan asal Belanda telah melakukan survei terhadap potensi arus laut di Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur untuk menggerakkan turbin listrik, selain Selat Gonzalu di Kabupaten Flores Timur.(Foto ANTARA)
Kupang (Antara NTT) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur David Melo Wadu mengatakan potensi arus laut di Labuan Bajo, Pulau Flores untuk menggerakkan turbin listrik telah disurvei oleh Tidal Bridge, senuah perusahan asal Belanda.
"Selain potensi arus laut di Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur, Tidal Bridge juga sudah melakukan survei potensi serupa di Labuan Bajo," kata Melo Wadu selaku ketua komisi yang membidangi infrastruktur itu di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan, kapasitas daya listrik yang dihasilkan arus laut Selat Gonzalu diperkirakan mencapai 350 megawatt (MW), sementara kapasitas di Labuan Bajo lebih besar.
Jika dua-duanya jadi dilaksanakan, akan menjadi infrastuktur turbin listrik yang memanfaatkan arus laut pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
Melo Wadu menjelaskan, khusus untuk pembangunan turbin listrik di Selat Gonzalu yang menghubungkan Pulau Adonara dengan Kota Larantuka ibu kota Kabupaten Flores Timur itu telah melalui sejumlah tahapan.
"Pemerintah Provinsi telah memberi dana SID (Survey Independent Design), lalu didukung dana APBN sebesar Rp10 miliar untuk prastudi kelayakan (feasibility study), dan itu sudah dilakukan," katanya.
Direncanakan peletakan batu pertama pembangunannya dilaksanakan pada akhir 2017, katanya.
Menurutnya, pembangunan turbin listrik di Selat Gonzalu merupakan investasi penuh dari Pemerintah Belanda melalui Tidal Bridge yang sekaligus membangun jembatan di atas selat tersebut yang akan dinamai Jembatan Pancasila Palmerah.
"Jadi pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk infrastruktur karena Tidal Bridge akan membiayai dirinya sendiri sampai selesai," katanya.
Lebih lanjut, Melo Wadu mengaku, kendala pembangunan infrastruktur tersebut yaitu penetapan tarif listriknya karena di Indonesia belum ada aturan mengenai tarif listrik arus laut.
"Untuk itu Kementerian ESDM dan PLN masih mendiskusikan bagaimana menentukan tarif tersebut sehingga jika sudah ditetapkan maka selanjutnya di Labuan Bajo juga akan menjadi lebih mudah" katanya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai PDI Perjuangan itu berharap, rancangan pembangunan turbin listrik di Selat Gonzalu dapat direalisasikan dengan lancar dan selanjutnya disusul dengan pembangunan serupa di Labuan Bajo sehingga kebutuhan listrik masyarakat di Flores dan sekitaranya dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Ia juga berharap pemerintah daerah tetap memberikan dukungan penuh dengan memperlancar urusan perizianan dan administrasi, juga dukungan dari masyarakat setempat agar pembangunan berjalan lancar dalam rangka kemajuan daerah.
"Karena kalau pembangunan infrastruktur listrik berkapasitas besar itu terwujud maka sangat bermanfaat dalam mendorong lajuh pertumbuhan investasi yang masuk di daerah," katanya.
"Selain potensi arus laut di Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur, Tidal Bridge juga sudah melakukan survei potensi serupa di Labuan Bajo," kata Melo Wadu selaku ketua komisi yang membidangi infrastruktur itu di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan, kapasitas daya listrik yang dihasilkan arus laut Selat Gonzalu diperkirakan mencapai 350 megawatt (MW), sementara kapasitas di Labuan Bajo lebih besar.
Jika dua-duanya jadi dilaksanakan, akan menjadi infrastuktur turbin listrik yang memanfaatkan arus laut pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
Melo Wadu menjelaskan, khusus untuk pembangunan turbin listrik di Selat Gonzalu yang menghubungkan Pulau Adonara dengan Kota Larantuka ibu kota Kabupaten Flores Timur itu telah melalui sejumlah tahapan.
"Pemerintah Provinsi telah memberi dana SID (Survey Independent Design), lalu didukung dana APBN sebesar Rp10 miliar untuk prastudi kelayakan (feasibility study), dan itu sudah dilakukan," katanya.
Direncanakan peletakan batu pertama pembangunannya dilaksanakan pada akhir 2017, katanya.
Menurutnya, pembangunan turbin listrik di Selat Gonzalu merupakan investasi penuh dari Pemerintah Belanda melalui Tidal Bridge yang sekaligus membangun jembatan di atas selat tersebut yang akan dinamai Jembatan Pancasila Palmerah.
"Jadi pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk infrastruktur karena Tidal Bridge akan membiayai dirinya sendiri sampai selesai," katanya.
Lebih lanjut, Melo Wadu mengaku, kendala pembangunan infrastruktur tersebut yaitu penetapan tarif listriknya karena di Indonesia belum ada aturan mengenai tarif listrik arus laut.
"Untuk itu Kementerian ESDM dan PLN masih mendiskusikan bagaimana menentukan tarif tersebut sehingga jika sudah ditetapkan maka selanjutnya di Labuan Bajo juga akan menjadi lebih mudah" katanya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai PDI Perjuangan itu berharap, rancangan pembangunan turbin listrik di Selat Gonzalu dapat direalisasikan dengan lancar dan selanjutnya disusul dengan pembangunan serupa di Labuan Bajo sehingga kebutuhan listrik masyarakat di Flores dan sekitaranya dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Ia juga berharap pemerintah daerah tetap memberikan dukungan penuh dengan memperlancar urusan perizianan dan administrasi, juga dukungan dari masyarakat setempat agar pembangunan berjalan lancar dalam rangka kemajuan daerah.
"Karena kalau pembangunan infrastruktur listrik berkapasitas besar itu terwujud maka sangat bermanfaat dalam mendorong lajuh pertumbuhan investasi yang masuk di daerah," katanya.
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
PMI bantu merujuk warga terdampak gempa NTT dari RS lapangan ke rumah sakit Labuan Bajo
18 August 2026 16:09 WIB
KSOP Labuan Bajo berikan sanksi nahkoda kapal yang membawa wisatawan saat cuaca buruk
11 August 2026 16:10 WIB
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Kemnaker: Pendaftaran penyelenggara MagangHub Tahap 2 dibuka hingga 31 Agustus 2026
24 August 2026 11:02 WIB
Anggota DPR meminta pemerintah memprioritaskan guru PPPK daerah 3T jadi PNS
20 August 2026 14:43 WIB
Kemenlu: Indonesia masih upayakan kapasitas nasional, bantuan asing untuk NTT belum diperlukan
20 August 2026 14:41 WIB