Kupang (Antara NTT) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Nusa Tenggara Timur akan mengawasi pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada sejumlah Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) di Kota Kupang.
"Pengawasan terus kami lakukan bersama nelayan lokal agar solar bersubsidi yang dipasok untuk SPDN tidak dimanfaatkan kapal nelayan besar," kata Sekretaris HNSI NTT Wham Nurdin di Kupang saat dihubungi Antara di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan, pemanfaatan solar bersubsidi melalui SPDN hanya diperuntukkan bagi kapal nelayan berukuran 30 gross tonnage (GT) ke bawah.
Sementara kapal nelayan yang berukuran di atas 30 GT merupakan nelayan besar yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi melainkan industri.
Menurutnya, hingga saat ini pemanfaatan bahan bakar di sejumlah SPDN di Kota Kupang masih sesuai aturan karena dipakai kapal-kapal nelayan di bawah 30 GT.
"Kalau di Kota Kupang sini jarang bahkan belum ada kami dapati kapal nelayan besar di atas 30 GT mengisi solar di SPDN," katanya.
Kebutuhan bahan bakar untuk nelayan di ibu kota provinsi itu sejauh ini dilayani Pertamina melalui tiga unit SPDN berlokasi di Oeba, Namosain, dan Oesapa, dengan jumlah kuota yang dipasok setiap bulannya masing-masing 70 kilo liter (kl), 60 kl, dan 20 kl.
Ia menilai penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan sudah tepat sasaran, namun persoalan yang dikeluhkan nelayan terkait kuota jumlah yang kurang.
"Bahkan sekali setiap kali pasokan masuk langsung habis dalam dua hingga tiga hari kemudian seperti yang ada di SPDN Oeba," katanya.
Menurutnya, kondisi itu disebabkan kapal-kapal nelayan dari luar yang memiliki izin melaut dan mangkal di NTT juga memanfaatkan bahan bakar di SPDN setempat.
"Jadi pasokan itu juga sudah dikuasai beberapa tengkulak sehingga pasokan untuk nelayan kecil di bawah 10 GT kurang," katanya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah bersama pengelola SPDN perlu menata kembali pemanfaatan solar untuk nelayan agar bisa didistibusikan secara merata sehingga nelayan kecil juga terpenuhi.
"Penyalurannya memang sudah tepat sasaran tapi kalau nelayan kecil tidak menikmatinya kan juga sama saja padahal melalui SPDN ini mereka bisa banyak menghemat biaya operasional," katanya.
"Pengawasan terus kami lakukan bersama nelayan lokal agar solar bersubsidi yang dipasok untuk SPDN tidak dimanfaatkan kapal nelayan besar," kata Sekretaris HNSI NTT Wham Nurdin di Kupang saat dihubungi Antara di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan, pemanfaatan solar bersubsidi melalui SPDN hanya diperuntukkan bagi kapal nelayan berukuran 30 gross tonnage (GT) ke bawah.
Sementara kapal nelayan yang berukuran di atas 30 GT merupakan nelayan besar yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi melainkan industri.
Menurutnya, hingga saat ini pemanfaatan bahan bakar di sejumlah SPDN di Kota Kupang masih sesuai aturan karena dipakai kapal-kapal nelayan di bawah 30 GT.
"Kalau di Kota Kupang sini jarang bahkan belum ada kami dapati kapal nelayan besar di atas 30 GT mengisi solar di SPDN," katanya.
Kebutuhan bahan bakar untuk nelayan di ibu kota provinsi itu sejauh ini dilayani Pertamina melalui tiga unit SPDN berlokasi di Oeba, Namosain, dan Oesapa, dengan jumlah kuota yang dipasok setiap bulannya masing-masing 70 kilo liter (kl), 60 kl, dan 20 kl.
Ia menilai penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan sudah tepat sasaran, namun persoalan yang dikeluhkan nelayan terkait kuota jumlah yang kurang.
"Bahkan sekali setiap kali pasokan masuk langsung habis dalam dua hingga tiga hari kemudian seperti yang ada di SPDN Oeba," katanya.
Menurutnya, kondisi itu disebabkan kapal-kapal nelayan dari luar yang memiliki izin melaut dan mangkal di NTT juga memanfaatkan bahan bakar di SPDN setempat.
"Jadi pasokan itu juga sudah dikuasai beberapa tengkulak sehingga pasokan untuk nelayan kecil di bawah 10 GT kurang," katanya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah bersama pengelola SPDN perlu menata kembali pemanfaatan solar untuk nelayan agar bisa didistibusikan secara merata sehingga nelayan kecil juga terpenuhi.
"Penyalurannya memang sudah tepat sasaran tapi kalau nelayan kecil tidak menikmatinya kan juga sama saja padahal melalui SPDN ini mereka bisa banyak menghemat biaya operasional," katanya.