Kupang (ANTARA) - Ketua Komisi V DPRD Provnisi Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa menyoroti adanya pelayanan di perbankan yang masih abai terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Dalam pantauan kami, masih terjadi penumpukan orang pada pusat pelayanan perbankan, protokol kesehatan masih diabaikan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa, (3/11).
Baca juga: PDIP tetap membangun solidaritas di tengah pandemi COVID-19
Ia menjelaskan banyak program pemerintah berupa bantuan tunai kepada masyarakat yang dikucurkan lewat perbankan yang mengharuskan masyarakat untuk mengambil di bank, sehingga memicu terjadinya penumpukan orang dan protokol kesehatan tidak diterapkan secara tegas.
Yunus Takandewa tidak menyebutkan nama bank dimaksud yang mengabaikan protokol kesehatan. "Yang kami lihat, di perbankan masih mengabaikan protokol kesehatan. Belum lagi di pasar, mal, dan lainnya," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, ia mengatakan selain itu aktivitas masyarakat yang ramai di luar rumah menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai hal biasa.
Padahal, semakin tingginya transmisi lokal, seharusnya semakin tinggi juga itikad baik semua pihak untuk melakukan pencegahan.
"Ketika harus keluar rumah, harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini masih jadi kelemahan kita. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah membangun kesadaran publik dan pengawasan terhadap pelayanan publik agar menaati protokol kesehatan," kata Takandewa.
Baca juga: DPRD apresiasi keputusan pemerintah belum buka sekolah
Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di NTT hingga Senin 2 November 2020 tercatat 694 orang. Dari 694 pasien COVID-19 itu yang dinyatakan sembuh 502 orang, sementara 8 orang meninggal dunia. Sedangkan pasien yang sedang dalam perawatan medis dan karantina 184 orang.
"Dalam pantauan kami, masih terjadi penumpukan orang pada pusat pelayanan perbankan, protokol kesehatan masih diabaikan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa, (3/11).
Baca juga: PDIP tetap membangun solidaritas di tengah pandemi COVID-19
Ia menjelaskan banyak program pemerintah berupa bantuan tunai kepada masyarakat yang dikucurkan lewat perbankan yang mengharuskan masyarakat untuk mengambil di bank, sehingga memicu terjadinya penumpukan orang dan protokol kesehatan tidak diterapkan secara tegas.
Yunus Takandewa tidak menyebutkan nama bank dimaksud yang mengabaikan protokol kesehatan. "Yang kami lihat, di perbankan masih mengabaikan protokol kesehatan. Belum lagi di pasar, mal, dan lainnya," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, ia mengatakan selain itu aktivitas masyarakat yang ramai di luar rumah menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai hal biasa.
Padahal, semakin tingginya transmisi lokal, seharusnya semakin tinggi juga itikad baik semua pihak untuk melakukan pencegahan.
"Ketika harus keluar rumah, harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini masih jadi kelemahan kita. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah membangun kesadaran publik dan pengawasan terhadap pelayanan publik agar menaati protokol kesehatan," kata Takandewa.
Baca juga: DPRD apresiasi keputusan pemerintah belum buka sekolah
Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di NTT hingga Senin 2 November 2020 tercatat 694 orang. Dari 694 pasien COVID-19 itu yang dinyatakan sembuh 502 orang, sementara 8 orang meninggal dunia. Sedangkan pasien yang sedang dalam perawatan medis dan karantina 184 orang.