Kupang (Antara NTT) - Sekitar 50 bakal calon bupati dan wakil bupati telah melamar ke PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 pada sepuluh kabupaten di Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT).
"Ada sekitar 50 bakal calon yang melamar. Ini belum termasuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang melamar ke PDI Perjuangan," kata Ketua Desk Pilkada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa kepada Antara di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan persiapan figur bakal calon dan upaya membangun koalisi menghadapi pilkada serentak pada sepuluh kabupaten di daerah itu, mengingat PDI Perjuangan sendiri tidak bisa mengusung calon.
Pada tahun 2018, di provinsi berbasis kepulauan itu akan menggelar pilkada serentak di sepuluh kabupaten, termasuk pemilihan gubernur dan wakil Gubernur NTT.
Ke-sepuluh kabupaten yang akan menggelar pilkada bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.
"Kami sudah melewati satu tahapan yakni pendaftaran bakal calon. Sejak pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan, ada lebih dari 50 bakal calon yang memasukan lamaran untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik," katanya.
Menurut dia, semua bakal calon yang sudah memasukan lamaran saat ini sedang dilakukan proses lanjutan untuk dilakukan survei.
"Saat ini DPD PDI Perjuangan NTT sedang melakukan pengodokan, termasuk pemeriksaan administrasi calon, analisa politik dan pemetaan koalisi partai di masing-masing kabupaten," katanya.
Dasar kajian dan proses administrasi ini, DPD akan mengambil keputusan untuk diteruskan ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, katanya menjelaskan.
Artinya, semua figur yang melamar memiliki peluang yang sama untuk ditetapkan, berdasarkan hasil analisa politik dan pemetaan koalisi serta hasil survei," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT ini.
Mengenai koalisi, dia mengatakan, khusus untuk pilkada di sepuluh kabupaten, DPD PDI Perjuangan sudah mengarahkan seluruh pengurus ditingkat kabupaten untuk membangun komunikasi politik dengan parta-partai di masing-masing kabupaten.
Namun komunikasi politik tetap memperhatikan peta dan analisa politik lokal, peluang dan strategi serta jam terbang para calon dalam menangkap aspirasi arus bawah, kata anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
"Kami menyerahkan secara terbuka kepada sepuluh kabupaten agar benar-benar jeli dan memperhatikan peluang kemenangan di daerah masing-masing, dalam membangun koalisi," katanya.
Apalagi, PDI Perjuangan sendiri tidak bisa mengusung paket calon pada sepuluh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak 2018 mendatang.
Artinya, daerah harus pandai membaca gelagat politik yang benar-benar obyektif dengan peluang koalisi yang sementara berkembang mulai dari tingkat pusat hingga daerah, kata Yunus Takandewa.
"Ada sekitar 50 bakal calon yang melamar. Ini belum termasuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang melamar ke PDI Perjuangan," kata Ketua Desk Pilkada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa kepada Antara di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan persiapan figur bakal calon dan upaya membangun koalisi menghadapi pilkada serentak pada sepuluh kabupaten di daerah itu, mengingat PDI Perjuangan sendiri tidak bisa mengusung calon.
Pada tahun 2018, di provinsi berbasis kepulauan itu akan menggelar pilkada serentak di sepuluh kabupaten, termasuk pemilihan gubernur dan wakil Gubernur NTT.
Ke-sepuluh kabupaten yang akan menggelar pilkada bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao.
"Kami sudah melewati satu tahapan yakni pendaftaran bakal calon. Sejak pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan, ada lebih dari 50 bakal calon yang memasukan lamaran untuk menjadikan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik," katanya.
Menurut dia, semua bakal calon yang sudah memasukan lamaran saat ini sedang dilakukan proses lanjutan untuk dilakukan survei.
"Saat ini DPD PDI Perjuangan NTT sedang melakukan pengodokan, termasuk pemeriksaan administrasi calon, analisa politik dan pemetaan koalisi partai di masing-masing kabupaten," katanya.
Dasar kajian dan proses administrasi ini, DPD akan mengambil keputusan untuk diteruskan ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, katanya menjelaskan.
Artinya, semua figur yang melamar memiliki peluang yang sama untuk ditetapkan, berdasarkan hasil analisa politik dan pemetaan koalisi serta hasil survei," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT ini.
Mengenai koalisi, dia mengatakan, khusus untuk pilkada di sepuluh kabupaten, DPD PDI Perjuangan sudah mengarahkan seluruh pengurus ditingkat kabupaten untuk membangun komunikasi politik dengan parta-partai di masing-masing kabupaten.
Namun komunikasi politik tetap memperhatikan peta dan analisa politik lokal, peluang dan strategi serta jam terbang para calon dalam menangkap aspirasi arus bawah, kata anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
"Kami menyerahkan secara terbuka kepada sepuluh kabupaten agar benar-benar jeli dan memperhatikan peluang kemenangan di daerah masing-masing, dalam membangun koalisi," katanya.
Apalagi, PDI Perjuangan sendiri tidak bisa mengusung paket calon pada sepuluh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak 2018 mendatang.
Artinya, daerah harus pandai membaca gelagat politik yang benar-benar obyektif dengan peluang koalisi yang sementara berkembang mulai dari tingkat pusat hingga daerah, kata Yunus Takandewa.
Kesamaan visi
Ketika ditanya soal mitra koalisi, Takandewa mengatakan PDIP akan fokus mencari mitra koalisi yang memiliki kesamaan visi pembangunan daerah itu lima tahun ke depan.
"Dengan visi tersebut, PDI Perjuangan akan mengarahkan penjajakan partai koalisi yang memiliki konsen yang sama pada penguatan idiologis kerakyatan sebagaimana telah diletakkan pada kepemimpian Gubernur NTT, Frans Lebu Raya," katanya.
Partai politik yang menjadi peserta Pilkada 2018, baik untuk 10 kabupaten di NTT maupun Pemilu Gubernur NTT ternyata masih kesulitan untuk membangun koalisi, sementara masing-masing parpol tidak memenuhi syarat kepersertaan dalam pemilu karena jumlah anggotanya di parlemen tidak memenuhi kuota.
"Untuk koalisi, PDI Perjuangan fokus mencari parpol yang memiliki kesamaan visi pembangunan lima tahun," katanya.
Selain itu, kohesi atau bentuk koalisi yang dibangun bersama partai politik lain juga diarahkan pada hal-hal yang konkrit dan realistis.
Hal ini dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan dalam lima tahun kedepan menjadi matang dan lebih terarah, kata anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
"Kami belum bisa mengumumkan kepada publik soal partai yang bakal menjadi mitra koalisi, karena dinamika perubahan terus terjadi, PDI Perjuangan terus merekam dan membaca arah psikoligis rakyat saat ini yang perlu diagregasi kepentingannya," kata Yunus Takandewa.
Dia menambahkan, bagi PDI Perjuangan, momentum pemilihan gubernur pada tahun 2018 menjadi media untuk membumikan kerja nyata idiologis sebagai dasar penggalangan kekuatan politik partai.
"Tentunya dengan semangat elektoral yang demokratis. Saat ini PDI Perjuangan tengah membangun komunikasi politik secara intens dengan sejumlah parpol," katanya.
"Dengan visi tersebut, PDI Perjuangan akan mengarahkan penjajakan partai koalisi yang memiliki konsen yang sama pada penguatan idiologis kerakyatan sebagaimana telah diletakkan pada kepemimpian Gubernur NTT, Frans Lebu Raya," katanya.
Partai politik yang menjadi peserta Pilkada 2018, baik untuk 10 kabupaten di NTT maupun Pemilu Gubernur NTT ternyata masih kesulitan untuk membangun koalisi, sementara masing-masing parpol tidak memenuhi syarat kepersertaan dalam pemilu karena jumlah anggotanya di parlemen tidak memenuhi kuota.
"Untuk koalisi, PDI Perjuangan fokus mencari parpol yang memiliki kesamaan visi pembangunan lima tahun," katanya.
Selain itu, kohesi atau bentuk koalisi yang dibangun bersama partai politik lain juga diarahkan pada hal-hal yang konkrit dan realistis.
Hal ini dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan dalam lima tahun kedepan menjadi matang dan lebih terarah, kata anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
"Kami belum bisa mengumumkan kepada publik soal partai yang bakal menjadi mitra koalisi, karena dinamika perubahan terus terjadi, PDI Perjuangan terus merekam dan membaca arah psikoligis rakyat saat ini yang perlu diagregasi kepentingannya," kata Yunus Takandewa.
Dia menambahkan, bagi PDI Perjuangan, momentum pemilihan gubernur pada tahun 2018 menjadi media untuk membumikan kerja nyata idiologis sebagai dasar penggalangan kekuatan politik partai.
"Tentunya dengan semangat elektoral yang demokratis. Saat ini PDI Perjuangan tengah membangun komunikasi politik secara intens dengan sejumlah parpol," katanya.