Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Rajamuda Bataona mengatakan Yaqut Cholil Qoumas merupakan sosok yang terkenal sangat anti pada radikalisme.

"Hal yang mengejutkan bagi saya adalah terpilihnya Ketua PP GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas, yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Agama. Sosok ini terkenal sangat anti pada radikalisme dan tentu saja ormas-ormas radikal," kata Mikhael Rajamuda Bataona kepada ANTARA di Kupang, Kamis (25/12)

Pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan penunjukan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama dan harapan bagi terciptanya kerukunan antarumat di Indonesia.

Baca juga: Yaqut mampu jaga keseimbangan masyarakat yang multikultur


Menurut dia, terpilihnya Yaqut tentu saja menjadi kabar buruk bagi ormas-ormas yang selama ini cukup bebas bermanuver di balik "jubah" agama untuk menyatakan kepentingan politik mereka.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri ormas-ormas dan oknum-oknum garis keras juga pernah teridentifikasi.

Karena itu menteri Yagut punya pekerjaan besar soal ini. Urusan agama juga perlu diurus secara bijak dan proporsional karena Indonesia ini multikultur dan punya kebhinnekaan.

"Saya kira keuntungan bagi NTT adalah menteri ini dari NU, di mana di NTT sendiri NU adalah salah satu organisasi yang cukup besar dan punya peran penting dalam hidup sosial kemasyarakatan bersama Muhammadiyah," katanya.

Baca juga: Presiden lantik enam menteri dan lima Wakil Menteri

Sebagai Nusa Terindah Toleransi, Menteri Yagut tentu bisa menambah banyak nilai penting tentang toleransi di NTT untuk diwacanakan secara nasional, katanya.

Bagaimana kehidupan umat Kristen dan Muslim di Pulau Flores dan Adonara yang begitu rukun dan damai.

Dia mengatakan, sebagai orang NU, dan Ketua Ansor, menteri Yagut bisa menggunakan momentum 4 tahun ke depan untuk mengatasi masalah intoleransi yang kian kuat mencengkeram persepsi masyarakat di Jawa, dan beberapa wilayah lainnya akibat kerasnya Pilpres 2019 dan keterbelahan sejak Pilkada DKI Jakarta.

"Saya kira tugas itu sangat berat karena berkaitan dengan transfer pengetahuan dan perang wacana di media sosial," kata pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.