Hanoi (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyampaikan keprihatinan mendalam tentang situasi di Myanmar dan mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil tindakan guna mengakhiri kekerasan dan memulihkan demokrasi di negara itu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada pertemuan khusus menlu ASEAN-AS yang berlangsung virtual pada Rabu, (14/7).

Blinken mendesak ASEAN untuk mengambil "tindakan segera" atas konsensus dan menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Konsensus Lima Poin yang telah disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar.

Blinken meminta pembebasan semua orang yang "ditahan secara tidak adil" di negara itu, dan pemulihan transisi demokrasi Myanmar, tutur Price.

ASEAN telah memimpin upaya diplomatik di negara anggota Myanmar sejak kudeta 1 Februari, yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

Namun, junta Myanmar hanya menunjukkan sedikit tanda untuk mengindahkan konsensus ASEAN, yang dicapai pada April lalu. Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, pembicaraan politik dilakukan, dan penunjukan utusan khusus regional.

Pertemuan dengan ASEAN adalah yang pertama kali sejak AS dipimpin pemerintahan Presiden Joe Biden, dan terjadi di tengah kekhawatiran di antara para diplomat dan lainnya bahwa Washington belum memberikan perhatian yang cukup pada kawasan yang sangat penting bagi strategi regionalnya untuk melawan kekuatan yang semakin kuat, yaitu China.

Pada pertemuan itu, Blinken juga menekankan penolakan AS terhadap "klaim maritim yang melanggar hukum" oleh China di Laut China Selatan dan mengatakan Washington berdiri bersama sesama negara Asia Tenggara dalam menghadapi paksaan (China), kata Price.

Baca juga: Junta Myanmar tolak kunjungan utusan ASEAN

China mengeklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang disengketakan melalui "sembilan garis putus-putus" berbentuk U, yang dinyatakan secara sepihak dan bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Filipina --seluruhnya merupakan anggota ASEAN.

Baca juga: Utusan PBB sebut Pemerintahan Myanmar terancam karena kekerasan memburuk

Jalur perairan tersebut dilalui perdagangan bernilai triliunan dolar setiap tahunnya. (Reuters)