Pemprov Papua bahas persiapan PPKM bersama Forkopimda
Sabtu, 31 Juli 2021 9:15 WIB
Ketua Harian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Welliam R. Manderi. (ANTARA/Hendrina Dian Kandipi)
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua akan membahas persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan COVID-19 dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua Harian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Welliam R. Manderi di Jayapura, Sabtu, (31/7) mengatakan bahwa pemerintah provinsi berencana menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana yang dijalankan tahun lalu.
"Jika muncul istilah lockdown sebenarnya itu karena bentuk keprihatinan karena kondisi di Papua kini, namun yang akan diberlakukan adalah PPKM," katanya.
Ia mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat antara lain akan mencakup sektor transportasi laut dan udara.
"Syarat menggunakan transportasi laut dan udara juga akan diperketat, misalnya dengan adanya sertifikat vaksin, hasil antigen juga PCR...," katanya.
Menurut dia, pemerintah provinsi Papua juga berencana membatasi warga luar daerah masuk ke wilayah Papua. Izin masuk ke wilayah Papua hanya akan diberikan kepada warga yang punya keperluan penting atau mendesak.
Baca juga: DPR RI sahkan RUU Otsus Papua jadi UU
Baca juga: Dua prajurit terluka dalam kontak tembak dengan kelompok Egianus
Ketua Harian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Welliam R. Manderi di Jayapura, Sabtu, (31/7) mengatakan bahwa pemerintah provinsi berencana menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana yang dijalankan tahun lalu.
"Jika muncul istilah lockdown sebenarnya itu karena bentuk keprihatinan karena kondisi di Papua kini, namun yang akan diberlakukan adalah PPKM," katanya.
Ia mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat antara lain akan mencakup sektor transportasi laut dan udara.
"Syarat menggunakan transportasi laut dan udara juga akan diperketat, misalnya dengan adanya sertifikat vaksin, hasil antigen juga PCR...," katanya.
Menurut dia, pemerintah provinsi Papua juga berencana membatasi warga luar daerah masuk ke wilayah Papua. Izin masuk ke wilayah Papua hanya akan diberikan kepada warga yang punya keperluan penting atau mendesak.
Baca juga: DPR RI sahkan RUU Otsus Papua jadi UU
Baca juga: Dua prajurit terluka dalam kontak tembak dengan kelompok Egianus
Pewarta : Hendrina Dian Kandipi
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
TNI-Polri berhasil evakuasi jenazah pilot Smart Air dari Korowai ke Timika
12 February 2026 15:31 WIB
13 penumpang selamat saat pesawat karavan Smart Air mendarat darurat di pantai Nabire
27 January 2026 14:04 WIB
Prabowo minta pemda di Papua tidak pakai dana otsus untuk dinas luar negeri
17 December 2025 8:43 WIB
Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB terlibat penembakan anggota Polri
28 October 2025 14:02 WIB
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
Kemdiktisaintek resmikan 33 prodi spesialis demi mempercepat pemenuhan dokter,
13 February 2026 18:43 WIB
Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi dokter yang ambil spesialis di Undana
13 February 2026 17:00 WIB
Komisi X DPR meminta Kemendigdasmen revitalisasi sekolah daerah 3T jadi prioritas
13 February 2026 13:23 WIB
Undana hadirkan peta digital interaktif rumput laut berbasis AI bagi petani
12 February 2026 16:27 WIB