Buruh paksa terobos barikade polisi di Merdeka Barat
Rabu, 8 Desember 2021 13:17 WIB
Ribuan buruh dari berbagai federasi mencoba menerobos barikade kawat berduri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2021). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Jakarta (ANTARA) - Ribuan buruh dari berbagai elemen seperti KSPI, FSPMI, KSPSI dan KPBI, berusaha menerobos barikade kawat berduri yang disiapkan aparat keamanan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, (8/12).
Berdasarkan pantauan, massa yang telah berkumpul di depan Gedung Sapta Pesona sempat menggoyangkan kawat berduri yang menutup Jalan Merdeka Barat, menuju Mahkamah Konstitusi.
"Buka...buka...buka," teriak buruh.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi turut mengamankan aksi dan berupaya mendinginkan massa yang memaksa menerobos barikade.
"Tolong koordinator lapangan untuk mengatur para peserta aksi. Aksi boleh panas tapi kepala harus tetap dingin," kata salah satu anggota kepolisian dari Mobil Pengurai Massa (Raisa).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terlihat memimpin aksi dari mobil komando dan ikut mendamaikan massa untuk mundur dari barikade.
Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berunjuk rasa untuk menyampaikan tiga tuntutan.
Baca juga: Polisi amankan aksi demo BEM SI di depan Gedung KPK
Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merebisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas termasuk upah.
Baca juga: Anggotanya dipukuli Pemuda Pancasila, Dirlantas Polda Metro marah
Kedua, buruh menuntut Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketiga, buruh menuntut Pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
Berdasarkan pantauan, massa yang telah berkumpul di depan Gedung Sapta Pesona sempat menggoyangkan kawat berduri yang menutup Jalan Merdeka Barat, menuju Mahkamah Konstitusi.
"Buka...buka...buka," teriak buruh.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi turut mengamankan aksi dan berupaya mendinginkan massa yang memaksa menerobos barikade.
"Tolong koordinator lapangan untuk mengatur para peserta aksi. Aksi boleh panas tapi kepala harus tetap dingin," kata salah satu anggota kepolisian dari Mobil Pengurai Massa (Raisa).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terlihat memimpin aksi dari mobil komando dan ikut mendamaikan massa untuk mundur dari barikade.
Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berunjuk rasa untuk menyampaikan tiga tuntutan.
Baca juga: Polisi amankan aksi demo BEM SI di depan Gedung KPK
Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merebisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas termasuk upah.
Baca juga: Anggotanya dipukuli Pemuda Pancasila, Dirlantas Polda Metro marah
Kedua, buruh menuntut Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ketiga, buruh menuntut Pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kepolisian mengerahkan 1.464 petugas gabungan untuk kawal demo buruh di DPR
06 November 2025 12:16 WIB
Said Iqbal: Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan usai sampaikan aspirasi
28 August 2025 14:04 WIB
Polisi mencegat 120 pelajar terprovokasi medsos hendak ikut demo buruh di DPR
28 August 2025 12:03 WIB
Menaker: Rencana penghapusan outsourcing bentuk kepedulian pemerintah ke buruh
05 May 2025 15:36 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB