Jakarta (ANTARA) - Keamanan nasional menempati kedudukan vital dalam perkembangan perekonomian dan sosial suatu negara. Salah satu isu yang paling penting dalam keamanan nasional adalah keamanan ibu kota negara.
Melihat dari berbagai strategi peperangan, ibu kota negara selalu menjadi incaran para kombatan. Hal ini dikarenakan ibu kota negara memiliki peran yang strategis sebagai pusat gravitasi dari pemerintahan, ekonomi, serta instrumen militer.
Dengan demikian, ibu kota negara menjadi objek vital strategis yang harus dilindungi oleh segenap kekuatan militer suatu negara.
Penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi berbagai serangan yang menargetkan ibu kota, baik dalam bentuk serangan yang datang dari udara, darat, laut, maupun siber.
Perbincangan mengenai pertahanan dan gangguan keamanan ibu kota baru tak luput dari diskusi publik. Bahkan, diskusi publik telah ramai berlangsung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan. Apalagi, perpindahan ibu kota negara menuju Kalimantan Timur membawa ibu kota Indonesia menjadi lebih dekat dengan Malaysia.
Perpindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa menuju Pulau Kalimantan mengakibatkan pergeseran pusat gravitasi dari pemerintahan Indonesia. Strategi pertahanan negara pun mengalami perubahan akibat pergeseran ini.
Potensi Ancaman
Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Bogat Widyatmoko mengungkapkan berbagai potensi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan yang mengintai ibu kota negara baru Indonesia, yakni Ibu Kota Nusantara.
Ancaman pertama adalah lokasi ibu kota negara yang berbatasan darat dengan Malaysia. Perbatasan darat dengan Malaysia terbentang sepanjang 2.062 km. Menurut Bogat, hal ini merupakan pintu masuk untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan.
Apalagi, Indonesia dan Malaysia acap kali terlibat dalam perselisihan mengenai batas-batas wilayah, baik darat maupun lautan. Guna menghindari kondisi tersebut pada masa depan, diplomat Indonesia harus lebih piawai dalam menjalankan diplomasi kepada Malaysia.
Pecahnya konflik dengan Malaysia yang mungkin terjadi pada masa depan dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena letak ibu kota yang kini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Tidak hanya itu, Bogat juga memaparkan bahwa posisi Ibu Kota Nusantara dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti Five Power Defence Arrangements (FPDA) yang melibatkan Malaysia, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris, serta aliansi keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS.
Di sisi lain, Ibu Kota Nusantara juga dihimpit dengan keberadaan Belt and Road Initiative (BRI) yang merupakan strategi pembangunan global oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Strategi pembangunan ini tentunya melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara.
Dampak dari himpitan aliansi keamanan yang sarat akan dukungan blok Barat, berikut dengan BRI yang merupakan inisiatif Tiongkok sebagai salah satu negara saingan terkuat Amerika Serikat, kata Bogat, mendatangkan sebuah tantangan geostrategi baru bagi Indonesia.
Terlebih, dengan posisi Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri nonblok.
Terlepas dari netralitas Indonesia, terdapat ancaman lain yang tak kalah berbahaya. Ancaman tersebut adalah ancaman yang datang dari udara. Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur mengakibatkan letak ibu kota Indonesia menjadi lebih dekat dengan Flight Information Region (FIR) Singapura, Kinibalu (Malaysia), dan Manila (Filipina).
Selain itu, ancaman udara juga meningkat akibat letak ibu kota yang baru berada di dalam radius jelajah intercontinental ballistic missile (ICBM), serta berada dalam radius rudal hypersonic milik negara tertentu.
Baca juga: Artikel - Akhir kasus Nurhayati sang pembongkar kasus korupsi
Ancaman ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi pertahanan Indonesia, khususnya pertahanan udara, untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana.
Potensi ancaman lainnya adalah Pulau Kalimantan yang kini sering kali menjadi lokasi dan jalur kejahatan transnasional berlangsung, seperti penyelundupan orang dan penjualan narkotika.
Lebih dari itu, lokasi Ibu Kota Nusantara juga berdekatan dengan terrorist transit triangle, yakni Sulu, Sabah, dan Poso.
Baca juga: Artikel - Membayangkan rancangan Ibu Kota Negara Nusantara
Ancaman ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan yang dapat terjadi di Ibu Kota Nusantara tidak hanya diakibatkan oleh ancaman yang datang dari luar negeri, seperti perbatasan, aliansi militer, dan radius misil, tetapi juga datang dari dalam negeri.
Menilai dari gentingnya ancaman-ancaman yang mengintai Indonesia pasca perpindahan ibu kota negara, Pemerintah menciptakan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang terbaru.
Smart Defense
Untuk mengamankan negara, kata Bogat, Indonesia mengadopsi smart defense. Smart defense merupakan kombinasi dari hard defense atau pertahanan militer, dengan soft defense atau pertahanan nirmiliter.
Terkait dengan pertahanan hard defense atau militer, Indonesia akan berfokus pada penguatan teknologi dalam pertahanannya. Misalnya, meningkatkan kapasitas alutsista dengan teknologi tinggi.
Terkait dengan soft defense, Indonesia akan memberdayakan kearifan lokal. Berdasarkan pengalaman, kata Bogat, penduduk Kalimantan memiliki kecintaan yang sangat lekat terhadap Indonesia sejak zaman Dwikora hingga saat ini.
Kolaborasi antara hard defense dan soft defense akan menghasilkan penguatan pertahanan Indonesia dalam wilayah darat, laut, udara, hingga siber.
Berdasarkan indikator kota layak huni yang dimuat di dalam The Economist, stabilitas keamanan menempati peringkat teratas dan merupakan indikator yang paling penting untuk menjamin suatu kota merupakan tempat yang layak huni.
Adapun pelayanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur menempati urutan selanjutnya di bawah stabilitas keamanan.
Lemahnya pertahanan dan keamanan akan menjadi beban transaksi terhadap pembangunan, baik dari sisi waktu, risiko, maupun biaya. Seluruh pembangunan dan capaian di bidang ekonomi dapat runtuh seketika bila suatu negara digempur habis-habisan.
Oleh karena itu, stabilitas keamanan menjadi variabel utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Melihat dari berbagai strategi peperangan, ibu kota negara selalu menjadi incaran para kombatan. Hal ini dikarenakan ibu kota negara memiliki peran yang strategis sebagai pusat gravitasi dari pemerintahan, ekonomi, serta instrumen militer.
Dengan demikian, ibu kota negara menjadi objek vital strategis yang harus dilindungi oleh segenap kekuatan militer suatu negara.
Penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi berbagai serangan yang menargetkan ibu kota, baik dalam bentuk serangan yang datang dari udara, darat, laut, maupun siber.
Perbincangan mengenai pertahanan dan gangguan keamanan ibu kota baru tak luput dari diskusi publik. Bahkan, diskusi publik telah ramai berlangsung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan. Apalagi, perpindahan ibu kota negara menuju Kalimantan Timur membawa ibu kota Indonesia menjadi lebih dekat dengan Malaysia.
Perpindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa menuju Pulau Kalimantan mengakibatkan pergeseran pusat gravitasi dari pemerintahan Indonesia. Strategi pertahanan negara pun mengalami perubahan akibat pergeseran ini.
Potensi Ancaman
Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Bogat Widyatmoko mengungkapkan berbagai potensi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan yang mengintai ibu kota negara baru Indonesia, yakni Ibu Kota Nusantara.
Ancaman pertama adalah lokasi ibu kota negara yang berbatasan darat dengan Malaysia. Perbatasan darat dengan Malaysia terbentang sepanjang 2.062 km. Menurut Bogat, hal ini merupakan pintu masuk untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan.
Apalagi, Indonesia dan Malaysia acap kali terlibat dalam perselisihan mengenai batas-batas wilayah, baik darat maupun lautan. Guna menghindari kondisi tersebut pada masa depan, diplomat Indonesia harus lebih piawai dalam menjalankan diplomasi kepada Malaysia.
Pecahnya konflik dengan Malaysia yang mungkin terjadi pada masa depan dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena letak ibu kota yang kini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Tidak hanya itu, Bogat juga memaparkan bahwa posisi Ibu Kota Nusantara dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti Five Power Defence Arrangements (FPDA) yang melibatkan Malaysia, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris, serta aliansi keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS.
Di sisi lain, Ibu Kota Nusantara juga dihimpit dengan keberadaan Belt and Road Initiative (BRI) yang merupakan strategi pembangunan global oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Strategi pembangunan ini tentunya melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara.
Dampak dari himpitan aliansi keamanan yang sarat akan dukungan blok Barat, berikut dengan BRI yang merupakan inisiatif Tiongkok sebagai salah satu negara saingan terkuat Amerika Serikat, kata Bogat, mendatangkan sebuah tantangan geostrategi baru bagi Indonesia.
Terlebih, dengan posisi Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri nonblok.
Terlepas dari netralitas Indonesia, terdapat ancaman lain yang tak kalah berbahaya. Ancaman tersebut adalah ancaman yang datang dari udara. Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur mengakibatkan letak ibu kota Indonesia menjadi lebih dekat dengan Flight Information Region (FIR) Singapura, Kinibalu (Malaysia), dan Manila (Filipina).
Selain itu, ancaman udara juga meningkat akibat letak ibu kota yang baru berada di dalam radius jelajah intercontinental ballistic missile (ICBM), serta berada dalam radius rudal hypersonic milik negara tertentu.
Baca juga: Artikel - Akhir kasus Nurhayati sang pembongkar kasus korupsi
Ancaman ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi pertahanan Indonesia, khususnya pertahanan udara, untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana.
Potensi ancaman lainnya adalah Pulau Kalimantan yang kini sering kali menjadi lokasi dan jalur kejahatan transnasional berlangsung, seperti penyelundupan orang dan penjualan narkotika.
Lebih dari itu, lokasi Ibu Kota Nusantara juga berdekatan dengan terrorist transit triangle, yakni Sulu, Sabah, dan Poso.
Baca juga: Artikel - Membayangkan rancangan Ibu Kota Negara Nusantara
Ancaman ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan yang dapat terjadi di Ibu Kota Nusantara tidak hanya diakibatkan oleh ancaman yang datang dari luar negeri, seperti perbatasan, aliansi militer, dan radius misil, tetapi juga datang dari dalam negeri.
Menilai dari gentingnya ancaman-ancaman yang mengintai Indonesia pasca perpindahan ibu kota negara, Pemerintah menciptakan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang terbaru.
Smart Defense
Untuk mengamankan negara, kata Bogat, Indonesia mengadopsi smart defense. Smart defense merupakan kombinasi dari hard defense atau pertahanan militer, dengan soft defense atau pertahanan nirmiliter.
Terkait dengan pertahanan hard defense atau militer, Indonesia akan berfokus pada penguatan teknologi dalam pertahanannya. Misalnya, meningkatkan kapasitas alutsista dengan teknologi tinggi.
Terkait dengan soft defense, Indonesia akan memberdayakan kearifan lokal. Berdasarkan pengalaman, kata Bogat, penduduk Kalimantan memiliki kecintaan yang sangat lekat terhadap Indonesia sejak zaman Dwikora hingga saat ini.
Kolaborasi antara hard defense dan soft defense akan menghasilkan penguatan pertahanan Indonesia dalam wilayah darat, laut, udara, hingga siber.
Berdasarkan indikator kota layak huni yang dimuat di dalam The Economist, stabilitas keamanan menempati peringkat teratas dan merupakan indikator yang paling penting untuk menjamin suatu kota merupakan tempat yang layak huni.
Adapun pelayanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur menempati urutan selanjutnya di bawah stabilitas keamanan.
Lemahnya pertahanan dan keamanan akan menjadi beban transaksi terhadap pembangunan, baik dari sisi waktu, risiko, maupun biaya. Seluruh pembangunan dan capaian di bidang ekonomi dapat runtuh seketika bila suatu negara digempur habis-habisan.
Oleh karena itu, stabilitas keamanan menjadi variabel utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.